Ringkasan Berita:

• KGPA Tedjowulan mengingatkan Pakubuwono XIV agar tidak menerima langsung dana dari pihak manapun.
• Hal ini disampaikan setelah Pemkot Solo menunda dana hibah karena masalah dualisme di Keraton Solo.
• KGPA Tedjowulan mengaku sudah memperingatkan semua pihak soal penobatan Pakubuwono XIV.

TRIBUNNEWS.com - Maha Menteri Keraton Solo, KGPA Tedjowulan, memberi peringatan kepada Pakubuwono XIV agar tidak menerima langsung dana dari mana pun.

Meski tak secara gamblang peringatan itu ditujukan kepada Pakubuwono XIV Hamangkunegoro atau Hangabehi, Tedjowulan menekankan setiap dana yang masuk dari pihak mana pun merupakan anggaran untuk keraton.

KGPA Tedjowulan mengatakan setiap dana harus cair atau diterima melalui bendahara bebadan Keraton Solo.

"Pesan dari Maha Menteri Tedjowulan, dana masuk dari manapun jangan lagi diterima langsung oleh Sinuhun (kini diemban Pakubuwono XIV). Setop!"

"Harus lewat bendahara bebadan Keraton. Itu dana bukan untuk personal, melainkan untuk Keraton," kata KGPA Tedjwulan melalui juru bicaranya, KP Pakoenegoro, dalam keterangan tertulis yang diterima TribunSolo.com, Rabu (24/11/2025).

Hal ini disampaikan KGPA Tedjowulan sebagai tanggapan atas ditundanya pencairan dana hibah Pemerintah Kota Solo (Pemkot Solo) senilai Rp200 juta.

Baca juga: Rekam Jejak Gusti Purbaya Deklarasi Jadi Raja Solo: Kasus Tabrak Lari hingga Nyesal Gabung Republik

Penundaan itu dilakukan buntut dualisme kepemimpinan di Keraton Solo sepeninggal Pakubuwono XIII.

KGPA Tedjowulan lantas menyinggung peringatannya soal penobatan Pakubuwono XIV yang tak menunggu masa berkabung selesai.

Ia mengatakan sebelumnya sudah mengingatkan semua pihak di Keraton Solo agar menahan diri selama 40 hari masa berkabung dan menjaga kerukunan.

"Sejak awal, saya sudah mengingatkan semua pihak di Keraton Surakarta untuk menahan diri, menghormati masa berkabung 40 hari, dan mengutamakan kerukunan," kata KGPA Tedjowulan, dilansir TribunSolo.com.

Karena masalah Keraton Solo saat ini, ia pun menilai wajar jika Pemkot Solo memilih untuk menunda pencairan dana hibah.

"Jika tidak mau rukun, dan tidak bisa dirukunkan, wajar saja jika pemerintah sampai membekukan dana hibah untuk keraton," katanya.

Dana Hibah Ditunda

Sebelumnya, Pemkot Solo melalui Sekretaris Daerah, Budi Murtono, memastikan dana hibah Rp200 juta untuk Keraton Solo tidak akan cair jika belum ada kesepakatan mengenai penerus takhta.

Pasalnya, kata Budi, hanya ada satu pihak yang akan mempertanggungjawabkan dana hibah itu.

"Ya iya (belum bisa cair). Kita mau kepada siapa (mencairkan dana hibah), yang bertanggung jawab dana itu (nanti) siapa?" ungkap Budi, Jumat (21/11/2025), dikutip dari TribunSolo.com.