“Penegakan hukum harus tegas dan berkeadilan. Tidak boleh ada toleransi bagi pelaku pembakaran, baik yang disengaja maupun yang berlindung di balik alasan kelalaian,” jelasnya.

Sebagai langkah pencegahan tambahan, Polri telah memasang ratusan papan imbauan di wilayah rawan.

Kapolda juga memberlakukan moratorium pemanfaatan lahan bekas terbakar. Lahan yang telah hangus dilarang keras untuk dikelola kembali, termasuk untuk perkebunan sawit, guna memberikan efek jera dan memutus siklus pembakaran lahan.

Kapolda menutup peninjauan dengan menegaskan komitmen lintas sektor untuk melindungi lingkungan dan masyarakat Riau dari bencana kabut asap melalui strategi yang terintegrasi antara pencegahan, penegakan hukum, dan pendekatan ekologis.