Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

DAS Mahakam Makin Kritis dan Mengkhawatirkan, Aspek Penyelamatan Harus Dilakukan Secara Menyeluruh

DAS Mahakam merupakan tanggung jawab bersama dan harus dilaksanakan secara bertahap, terukur, berkelanjutan dengan pembiayaan yang cukup.

Editor: Hendra Gunawan
zoom-in DAS Mahakam Makin Kritis dan Mengkhawatirkan, Aspek Penyelamatan Harus Dilakukan Secara Menyeluruh
TRIBUNKALTIM.CO/NEVRIANTO HARDI PRASETYO
Ilustrasi sejumlah kapal tug boat menarik tongkang muatan batubara di perairan Sungai Mahakam, tampak ada kapal melintasi bawah Jembatan Mahakam Kota Samarinda, Senin (28/3/2022). Jembatan Mahakam beberapa kali ditabrak tongkang muatan batubara. TRIBUNKALTIM.CO/NEVRIANTO HARDI PRASETYO 

Mislan menambahkan, upaya penyelamatan Daerah Aliran Sungai Mahakam ini harus mencakup keseluruhan aspek yaitu tata guna lahan, tata guna air, tata sosial ekonomi budaya, dan kelembagaannya.

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam merupakan tanggung jawab bersama dan harus dilaksanakan secara bertahap, terukur, berkelanjutan dengan pembiayaan yang cukup.

Salah satu prioritas dalam pengelolaan DAS ini adalah perlindungan dan pemulihan daerah tangkapan air melalui kombinasi vegetatif dan sipil-teknis, pengendalian perizinan pemanfaatan lahan, dan rehabilitasi daerah aliran sungai.

Baca juga: Pemprov Jabar Dorong Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan

Pertimbangan prioritas tersebut, kata dia, penting dilakukan segera karena memperhatikan kondisi pendangkalan yang terus meningkat dan kekeruhan yang semakin tinggi di beberapa bagian Sungai Mahakam termasuk danau-danaunya.

Upaya selamatkan daerah aliran sungai Mahakam

Kepala Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Mahakam Berau Rintan Nilaywati mengatakan, pengelolaan DAS dan pemulihan lahan kritis tidak serta merta bisa menyelesaikan isu DAS Mahakam.

“Aspek kelembagaan (perilaku kelembagaan) merupakan permasalahan utama dalam pengelolaan DAS,” ujarnya.

Berita Rekomendasi

Aspek kelembagaan penting, karena bentang alam DAS bersifat lintas administrasi (batas DAS tidak bersesuaian dengan batas administrasi) dan lintas disiplin ilmu.

Ia menambahkan bahwa tidak ada satu pun lembaga yang memiliki otoritas penuh dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai dari hulu ke hilir.

“Koherensi sistem kelembagaan dapat mewujudkan keterpaduan dalam pengelolaan DAS,” tegasnya.

Keberadaan IKN baru di Provinsi Kalimantan Timur akan mendorong akselerasi pembangunan, yang berimbas pada kenaikan populasi penduduk.

Jika tidak dibarengi kebijakan pengelolaan sumber daya air yang tepat, dapat menyebabkan terjadinya penurunan daya dukung sumber daya air yang ada di area IKN ataupun kawasan penyangganya.

Dalam konteks DAS Mahakam ini, Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) terlibat dalam analisis ilmiah dan permutakhiran kajian-kajian sebelumnya yang dapat menjadi masukan pengelolaan DAS Mahakam.

Antisipasi kesesuaian daya dukung perlu ditanggapi secara serius, mengingat masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur sangat bergantung pada air permukaan atau sungai.

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Wiki Terkait

© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas