Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Hampir Seluruh Parpol 'Sumbang' Kepala Daerah Korupsi

Hampir seluruh Parpol 'menyumbangkan' kepala daerah korupsi, mulai dari PPP hingga PKS

Penulis: Facundo Chrysnha Pradipha
Editor: Sri Juliati
zoom-in Hampir Seluruh Parpol 'Sumbang' Kepala Daerah Korupsi
ICW
hampir semua partai menyumbang kepala daerah korupsi 

TRIBUNNEWS.COM - Kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi memiliki latar belakang partai polirik (Parpol) yang berbeda.

Bahkan, hampir seluruh Parpol turut "menyumbangkan" kepala daerahnya dalam jeratan kasus korupsi yang ditangani KPK.

Demikian rangkuman dari data Indonesia Corruption Watch (ICW) sepanjang 2004-2018 yang diterima redaksi Tribunnews.com pada Rabu (19/12/2018).

Baca: Jawa Timur Sumbang Jumlah Terbanyak Kepala Daerah Korupsi Versi ICW

Baca: Data ICW: 104 Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Sebanyak 29 Orang di Tahun 2018

Tercatat ICW, pada Pilkada 2015 terdapat 17 calon kepala daerah yang pernah atau tengah tersangkut kasus korupsi.

Lalu lima kepala daerah yang tersangkut korupsi tersebut terpilih di daerah masing-masing.

Ini data ICW.

Pilkada 2015 terdapat 17 calon kepala daerah yang pernah atau tengah tersandung korupsi, 5 terpilih
Pilkada 2015 terdapat 17 calon kepala daerah yang pernah atau tengah tersandung korupsi, 5 terpilih

Selanjutnya, keterangan ICW, hampir seluruh Parpol juga "menyumbangkan" kepala daerah yang korupsi.

Berita Rekomendasi

PKB
Moch. Anton (Walikota Malang) Suap pembahasan APBD Kota Malang TA 2015

Gerindra
Ade Swara (Bupati Karawang) Pemerasan terhadap PT Tatar Kertabumi terkait izin pembangunan mal di Karawang.

PDIP
Marianus Sae (Bupati Ngada) Suap pengadaan proyek di Pemkab Ngada

Golkar
Atut Chosiyah (Gubernur Banten) Suap penanganan sengketa Pilkada Lebak kepada Ketua MK Akil Mochtar

Partai Nasdem
Rendra Kresna (Bupati Malang) Suap penyediaan sarana pendidikan di Pemkab Malang

Partai Berkarya
Abdul Latif (Bupati Hulu Sungai Tengah) Gratifikasi berupa fee dalam proyek di sejumlah dinas Pemkab Hulu Sungai Tengah

PAN
Nur Alam (Gubernur Sulawesi Tenggara) Korupsi dalam pemberian izin pertambangan nikel di Sultra selama 2009-2014.

Hanura
Raja Bonaran (Bupati Tapanuli Selatan) Suap penanganan sengketa Pilkada Tapanuli Selatan kepada Ketua MK Akil Mochtar

PPP
Rachmat Yasin (Bupati Bogor) Korupsi dalam pengurusan ijin tukar menukar kawasan hutan seluas 2.754 Ha.

PKS
Gatot Pujo Nugroho (Gubernur Sumatera Utara) Suap penanganan kasus dan suap pembahasan APBD Sumatera Utara

Partai Demokrat
Yusak Yaluwo (Bupati Boven Digoel) Korupsi keuangan daerah dan dana otonomi khusus Kabupaten Boven Digoel sejak 2005 sampai 2007

hampir semua partai menyumbang kepala daerah korupsi
hampir semua partai menyumbang kepala daerah korupsi

(Tribunnews.com/Chrysnha)

Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas