Ma'ruf Amin juga berharap agar polemik yg terjadi pada muslim Uighur ini tidak sampai seperti etnis Rohingya di Myanmar.

"Kita harap Muslim Uighur tak alami seperti di Rohingya. PBB bisa mengambil peran mengawalnya," kata Ma'ruf Amin.

Baca: 7 Fakta Polemik Muslim Uighur di China, Tuai Tanggapan Sejumlah Pihak hingga Jusuf Kalla dan MUI

2. Kedubes Republik Rakyat Tiongkok (RRT)

Kedutaan Besar (Kedubes) Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk Indonesia juga buka suara soal polemik muslim Uighur ini.

Kedubes RRT memberi penjelasan lengkap mengenai program pelatihan dan pendidikan vokasi yang dilaksanakan di Xianjiang.

Hal ini mendapat perhatian luas dari masyarakat Indonesia terkait nasib muslim Uighur di Xianjang.

Juru bicara Dubes RRT, Xu Hangtian menegaskan, Tiongkok merupakan negara multisuku dan multiagama.

Hak-hak kebebasan beragama dan kepercayaan warga negara Tiongkok dijamin Undang-undang Dasar. Termasuk bagi Muslim suku Uighur di Xinjiang.

"Pemerintah Tiongkok, memberikan perlindungan kepada setiap warga negaranya, termasuk Muslim suku Uighur di Xinjiang untuk menjalankan kebebasan beragama dan kepercayaan," tegas Xu Hangtian dalam pernyatannya yang diterima redaksi Tribun Jakarta, Kamis (20/12/2018).

Termasuk suku Uighur, menurut Xu Hangtian, ada 10 suku di Xinjiang yang mayoritasnya menganut agama Islam, dengan jumlah penduduk sekitar 14 juta.

Selain itu ada 24,4 ribu masjid di wilayah Xinjiang, atau sekitar 70 persen dari jumlah total masjid di seluruh Tiongkok. Jumlah masjid per kapita berada di jajaran terdepan di dunia.

Begitu juga jumlah ulama ada 29 ribu orang, sekitar 51 persen dari jumlah total di seluruh negara.

Pun di Xinjiang, ada 103 ormas agama Islam, mengambil porsi 92 persen dari seluruh ormas agama di Xinjiang.

"Didirikan pula beberapa pesantren dan madrasah," jelas Xu Hangtian.

Baca: 4 Fakta Terbaru Uighur: Spanduk Bendera China Dibakar hingga Alasan Pemerintah Bersikap Hati-hati