Tanggapan Beberapa Pihak terkait Polemik Muslim Uighur, Ma'ruf Amin Berharap Tak Seperti di Rohingya
Polemik muslim Uighur mendapat banyak tanggapan dari beberapa pihak, termasuk Ma'ruf Amin yang berharap kejadian ini tak seperti di Rohingya.
Penulis: Fitriana Andriyani
Editor: Daryono
6. Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin
Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin mengatakan, harusnya Pemerintah RRT memberikan penjelasan terbuka terkait kondisi aktual warga Uighur Xinjiang.
Menurutnya, sejumlah informasi beredar tentang kondisi warga Uighur, dimana salah satunya disebutkan telah terjadi separatisme di sana, sehingga menggerakan simpatik masyarakat dunia.
"Dalam dunia global dengan kecepatan arus informasi seperti saat ini, kondisi masyarakat Uighur penting untuk diketahui masyarakat dunia. Maka, akan jauh lebih baik bila pihak otoritas Pemerintah RRT langsung yang menjelaskan ke masyarakat dunia, agar tak menimbulkan dugaan-dugaan yang tak berdasar," ujar Menag di Jakarta, Rabu (19/12/2018).
Meski pemerintah RI telah memanggil Dubes RRT di Jakarta guna menyampaikan perhatian dan kepedulian Indonesia mengenai kondisi masyarakat Uighur RRT.
Namun ujar, penjelasan terbuka dari RRT tentu dibutuhkan masyarakat, apalagi jika bersinggungan dengan persoalan agama.
Baca: Lieus Sungkharisma: Pemerintah Harus Tanggap soal Penganiayaan Muslim Uighur
7. Wakil Ketua DPR Fadli Zon
Dugaan pelanggaran HAM yang dialami lebih dari satu juta masyarakat muslim etnis Uighur di Tiongkok, turut menjadi sorotan serius Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.
Fadli yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, mengecam dan mendesak pemerintah Indonesia untuk bersuara membela muslim Uighur di Xinjiang yang sedang mengalami pelanggaran HAM.
Dari pemberitaan media internasional, perlakuan diskrimiantif dan tindakan represif pemerintah Tiongkok terhadap muslim Uighur, ungkap Fadli sebenarnya sudah berlangsung cukup lama.
Akan tetapi, sayangnya belum ada negara-negara muslim, termasuk Indonesia, yang berani mengecam tindakan pemerintah Tiongkok.
“Meski diberikan status otonomi, penduduk muslim di Xinjiang faktanya justru mengalami perlakuan represif. Lebih dari 10 juta muslim di Xinjiang mengalami perlakukan diskriminatif, baik diskriminasi agama, sosial, maupun ekonomi," kata Fadli Sabtu (15/12/2018).
(Tribunnews.com/Fitriana Andriyani)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.