Namun, banyak juga masyarakat yang belum menentukan pilihan dalam Pilpres 2019.

"Capres mana yang bisa menarik perhatian masyarakat yang belum menentukan pilihan. Kedua pasangan sama-sama punya peluang merebut suara kelompok ini. Tapi kalau isu HAM terus bergulir, akan sulit bagi Prabowo dalam menaikkan elektabilitasnya," kata Ujang.

"Ini akan jadi beban masa lalu, sekarang, dan masa depan kalau tidak tuntas," tambahnya.

Sementara, Deputi Direktur Riset ELSAM Wahyudi Djafar mengatakan, masalah penuntasan kasus HAM merupakan warisan pemerintahan sebelum Jokowi.

"Selama 10 tahun ada kemandegan penyelesaian kasus kemanusiaan masa lalu," katanya.

Namun, pada tahun 2014, Presiden Jokowi berkomitmen menyelesai an kasus HAM masa lalu.

"Tapi ketika ada simposium 1965, justru berlangsung simposium tandingan. Sehingga inisiatif itu diserang isu komunisme," tegas Wahyudi.

5. Natalius Pigai: masalah HAM sandera Jokowi

Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menilai masalah HAM dalam debat Pilpres 2019 justruakan menyandera Jokowi, ketimbang Prabowo Subianto

Alasannya menurut Pigai, Jokowi tidak bisa menyelesaikan sejumlah persoalan HAM di masa lalu.

"Kalau saya lihat (debat) nanti justru Jokowi yang bakalan tersandera," ujar Pigai di Jalan Sriwijaya, Kebayoran, Baru, Jakarta Selatan, Rabu (16/1/2019).

Selain itu, menurut Pigai dalam empat tahun terakhir ini ada sejumlah gesekan yang menunjukkan tidak adanya perlindungan terhadap HAM.

Mulai dari isu suku, hingga isu mayoritas dan minoritas.

"4 tahun terakhir ini bahwa adanya gesekan, adanya instabilitas sosial, adanya perjuangan mencari keadilan oleh komunitas-komunitas tertentu, adanya isu tentang SARA, mayoritas dan minoritas. Adanya isu tentang suku yang jawa luar jawa," katanya.

Situasi tersebut menurut Pigai menunjukan bahwa negara tidak mampu memastikan perlindungan terhadap HAM warganya.

Hal itu bisa menjadi celah bagi pasangan Prabowo-Sandi untuk menanyakannya kepada Jokowi.

"Karena itu sejak 2014 sampai sekarang sudah dipastikan bahwa seorang pemimpin tidak mampu mengeliminir, memastikan perlindungan terhadap warga negara di Indonesia," katanya.

Hal itu menurut Pigai berbeda dengan Prabowo Subianto. Prabowo memang terus diserang masalah HAM kasus 98 lalu.

Namun, Prabowo bukan orang yang paling bertanggung jawab.

Selain itu menurutnya, Prabowo telah melewati serangan persoalan HAM tersebut pada Pilpres 2014 lalu.

6. Rencana Jokowi

Calon presiden petahana, Joko Widodo (Jokowi) akan menjawab persoalan kasus Hak Asasi Manusia (HAM) yang hingga saat ini belum juga tuntas penyelesaiannya.

Diketahui pada 18 Januari 2019, menjadi hari 12 tahun peringatan Aksi Kamisan yang ke-570. Aksi tersebut menjadi upaya mendorong pemerintah segera menyelesaikan kasus-kasu HAM yang ada di Tanah Air.

Jokowi pun ketika ditanya soal tersebut, akan segera menjawab dalam debat pertama capres-cawapres pada esok hari.

"Ya besok kan termasuk masalah HAM ada," ucap Jokowi di Sentul, Bogor, Rabu (16/1/2019).

Selain soal HAM, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga akan menjawab dan menjelaskan kasus teror penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan yang hingga kini pelakunya belum terungkap.

Termasuk juga teror yang baru-baru ini menyerang dua pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Laode M. Syarif.

"Nanti kita jawab juga besok," ucapnya.

Debat pertama capres-cawapres pada besok hari, 17 Januari 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, mengangkat tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.

Pada sesi pertama debat, ada dua orang yang KPU tunjuk sebagai moderator. Mereka adalah Ira Koesno dan Imam Priyono.

(Tribunnews.com/Chrysnha)