Rangkuman Fakta Polemik Propaganda Rusia, Jokowi dan TKN-nya Dilaporkan hingga Respons Sandiaga Uno
Rangkuman fakta polemik 'Propaganda Rusia', Jokowi dan TKN-nya dilaporkan ke Bawaslu dan Bareskrim tetapi laporan ditolak, hingga respons Sangiaga Uno
Penulis: Fitriana Andriyani
Editor: Tiara Shelavie
"Kalau alasannya karena membuat kegaduhan, apakah Prabowo harus dilaporkan karena mengatakan 99% persen rakyat Indonesia hidup pas-pasan padahal kenyataannya tidak begitu?" ucap Ace.
Ace mengatakan setiap warga negara memilik hak untuk melapor ke Bawaslu, namun Bawaslu juga berhak menolak laporan-laporan itu.
"Jangan marah-marah kalau Bawaslu menolak laporan karena bukan bagian dari pelanggaran pemilu atau karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu," kata Ace.
Baca: Jokowi Sebut Oposisi Gunakan Propaganda Rusia, Ini Arti Propaganda Rusia hingga Tanggapan Sandiaga
5. Respons Sandiaga Uno
Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno memberikan respons soal polemik 'Propaganda Rusia' yang belakangan ramai diperbincangkan.
Ia mengharap agar polemik ini tidak perlu diperpanjang karena hal itu membuat pihak Rusia tersinggung.
"Jangan terlalu diperpanjang. Kalau nanti berbicara asing kemarin Rusia sudah tersinggung," ujar Sandiaga, di Desa Mlilir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Rabu (6/2/2019), dikutip dari Kompas.com.
"Kita harus kedepankan bagaimana demokrasi ini merangkul, dan jangan saling memukul tetapi justru saling merangkul," tambah Sandiaga.
Untuk konsultan yang digunakan, Sandi menegaskan justru konsultan yang digunakan timses Prabowo-Sandiaga adalah rakyat.
Dia menyebut, dari 1.130 pertemuan dengan warga, terbukti rakyat yang memberikan konsultasi yang baik bagi timnya.
"Jadi, konsultan kami adalah rakyat. Dari 1.130 pertemuan, memberikan konsultasi yang baik sekali bagi kami. Jadi, itu yang kami harapkan," kata Sandi.
Sandi mencontohkan, salah satunya rakyat menyampaikan jangan dibuka kran impor sebesar-besarnya untuk produk dari China.
Apalagi, saat ini, sudah banyak hasil anak bangsa yang menciptakan lapangan kerja dan menggerakan ekonomi.
(Tribunnews.com/Fitriana Andriyani)