"Kalau saya ikuti draftmu, maka akan ada preseden negara didikte korporasi. Saya tidak lakukan itu. You tell me what have been discussed with president, dan saya akan buat draft yang lindungi kepentingan republik," katanya.

Sekitar jam 3 sore ia kemudian balik lagi ke kantor ESDM, Sudirman mengaku langsung mengumpulkan sekjen, biro hukum, dan bidang terkait untuk membuat draft surat perpanjangan kontrak.

Setelah rapat, draft yang dibuatnya kemudian dinyatakan clear.

"Namun saat itu belum saya tandatangani," kata Sudirman Said.

Sudirman menambahkan,  draft tersebut kemudian ia serahkan kepada presiden.

"Bapak ibu mau tahu apa yang dikatakan presiden. Begini saja sudah mau, kalau mau lebih kuat, yang diberi saja (Mofet) ,” katanya.

Karena itu menurut Sudirman surat perpanjang kontrak Freeport di Indonesia itu bukan atas inisiatifnya melainkan atas inisiatif presiden.

"Saya katakan surat itu perkuat posisi mereka, lemahkan posisi kita. Jadi kalau saya disalahkan karena posisi negara semakin lemah, maka salahkanlah yang menyuruh surat itu," ungkap Sudirman Said.

Baca: Jawaban Jokowi atas Tudingan Sudirman Said Soal Pertemuan Diam-diam dengan Bos Freeport

5. Sudirman Said: publik perlu tahu

Sudirman Said menyatakan publik perlu mengetahui isi perjanjian pembelian saham PT Freeport Indonesia (FI) oleh Inalum.

Pasalnya, meskipun sudah menjadi pemegang saham mayoritas, bagian terbesar dari keuntungan perusahaan tambang emas itu sampai tahun 2022 masih menjadi milik Freeport MacMoran Inc (FCX).

Dalam penjelasannya kepada otoritas  bursa AS, FCX menyampaikan meskipun kempemilikan sahamnya di FI tinggal 48,76 persen, namun sampai tahun 2022 81,28 persen dari keuntungan FI menjadi milik FCX.

“Dalam penjelasan (disclosure) itu McMoran juga menyatakan, masih masih akan mengontrol manajemen operasi FI,” jelas Sudirman Said dalam Publik dan Bedah Buku bertema Mengelola Sumber Daya Alam, Menjaga Harkat Negeri, Rabu (20/02/2019) di Jakarta.

Sudirman menyampaikan, kepemilikan saham FCX di FI turun menjadi 48,76 persen. Semestinya sebagai pemegang saham mayoritas, pemerintah Indonesia, dalam hal ini Inalum mendapat bagian keuntungan yang lebih besar, sesuai kepemilikan saham.