"Kan enggak ada hubungannya dengan Pilpres. Kecuali, mohon maaf, misalnya ada hubungan dengan pilpres, ya bisa.

Tapi kalau urusan pribadi ya sulit," ujar Erick di Jalan Situbondo, Jakarta, Jumat (15/3/2019) dilansir Kompas.com.

Erick mengatakan, harus dipisahkan antara kasus pribadi dengan kasus yang berkaitan dengan Pilpres.

Kasus hukum yang melibatkan Romy menjadi salah satu yang tidak bisa dikaitkan dengan Pilpres.

"Kan enggak bisa semuanya itu gara-gara pilpres, semua bicara pilpres. Ekonomi harus tetep berjalan, kehidupan masyarakat harus tetap berjalan, penegakan hukum harus tetap berjalan. Pemilu tuh lima tahun sekali, Indonesia ya musti jalan terus," kata Erick.

Baca: Fakta Terkini Ketua Umum PPP Romahurmuziy Terjaring OTT, Tiba di KPK hingga Ruangan Menag Disegel

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) terjaring dalam operasi tangkap tangan ( OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) pada Jumat (15/3/2019).

Mengutip Kompas.com, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, kasus dugaan suap yang melibatkan Romy diduga terkait pengisian jabatan di Kemenag.

Namun, hingga saat ini belum ada keterangan lebih lanjut dari KPK.

Dikutip dari Kompas.com, KPK menyegel dua ruangan di Kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2019).

Salah satu ruangan yang disegel adalah ruang Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Kepala Biro Humas, Data dan Informasi Kemenag Mastuki mengatakan, pintu ruang kerja Lukman Hakim disegel dengan garis KPK berwarna merah.

"Pintu ruangan diberi tanda segel berwarna merah," ujar Matsuki saat dikonfirmasi, Jumat malam.

Seorang sumber yang enggan didentitasnya menyebut Romahurmuzi, ditangkap pukul 09.00 WIB di Kanwil Kementerian Agama Sidoarjo, Jawa Timur.

Baca: KPK Intai Romahurmuziy Terlibat Transaksi Jual Beli Jabatan di Kemenag Sejak Lama

Setelah diperiksa di Polda Jatim, 13 orang yang terjaring OTT dibawa ke Jakarta.