Mahfud menambahkan, jika yang curang adalah KPU atau Bawaslu, maka bisa diserahkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) yang akan mengadili.

"Kalau terjadi salah perhitungan karena kecurangan juga ada MK. Terus kenapa lagi mesti pakai people power dan sebagainya?" tanya Mahfud MD.

Hal itu, lanjut Mahfud MD, justru berpotensi menakut-nakuti rakyat.

"Menurut saya itu menakut-nakuti dan provokasi. Orang kalau tidak ngerti di rakyat bawah akan berteriak curang. Lalu bisa bergerak. Namanya massa kan berbahaya," ucap Mahfud.

Ia pun mengimbau agar semua politikus menjelang Pemilu 2019 ini bersikap dewasa dan tak mengumbar pernyataan kontroversial.

"Menurut saya politisi itu bersikap dewasalah. Mari kita awasi KPU."

"Saya tidak akan membabi buta membela KPU, tetapi menurut saya instrumen hukum kelembagaan dan perangkat yang disediakan di tengah masyarakat sudah menjamin jika Pemilu ini akan fair," imbuhnya.

3. Ma'ruf Amin

Pernyataan Amien Rais soal pengerahan massa alias people power juga disayangkan oleh calon wakil presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin.

Dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com, Ma'ruf mengatakan, seharusnya Amien Rais memahami mekanisme di Indonesia, apalagia dia pernah menjabat sebagai ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

"Pak Amien Rais kan bekas ketua MPR, sudah mengerti cara penyelesaiannya, kok kenapa jadi people power?" kata Ma'ruf di Lapangan Ahmad Yani, Sumenep, Senin (1/4/2019).

Menurut Ma'ruf, hal tersebut sama seperti ancaman.

Jika benar-benar dilakukan, dampak yang ditimbulkan akan panjang dan gejolak masyarakat akan sulit dipadamkan.

"Kita jangan tiru negara lain. Kalau itu terjadi, sulit memadamkannya. Jangan kita biarkan ada gejolak masyarakat, membuat ketakutan, jangan sampai ada," kata dia.