Menurut Pahala, hal itu merupakan hitungan perkiraan penerimaan negara apabila seluruh wajib pajak di Indonesia patuh.

Selain itu, kata Pahala, Indonesia seharusnya dapat meningkatkan rasio pajak (tax ratio).

"Itu ngitungnya kira-kira begini, nih, kan ada tax ratio, kan itu diambil dari GDP, nah, sekarang, kan kita sekitar tax ratio kita 10 persenan. Nah itu diandaikan, kalau kita benar-benar orang bayar pajak patuh semua gitu. Itu pun di negara-negara Skandinavia itu tax ratio bisa 30-40 persen dari GDP," terang Pahala kembali dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com.

Pahala menambahkan, apabila Indonesia meningkatkan rasio pajakseperti negara-negara kawasan Skandinavia, Indonesia dapat memperoleh penerimaan pajak lebih maksimal.

"Makanya diandaikan kalau kita bisa seperti negara-negara Skandinavia pasti penerimaan pajak kita bisa 3-4 kali lipat lebih tinggi gitu, karena kan penerimaan pajak kita kan sekitar Rp 1.000 triliun, berarti bisa jadi 4 kali lipat. Itu andai-andai aja, hitungan sederhana, kalau kayak Skandinavia, makanya kita harus bisa sampai Rp 4.000 triliun, gitu loh," tambahnya.

Pahala memandang rasio pajak Indonesia saat ini memang masih cukup rendah sehingga ia berharap Indonesia bisa meningkatkan rasio pajaknya.

Meski demikian, KPK belum memiliki kajian seberapa besar rasio pajak Indonesia harus ditingkatkan.

"Jadi cuma mengandai-andaikan aja, kalau kita sama dengan Skandinavia, kan Amerika (Serikat) aja enggak setinggi Skandinavia gitu ya. Nah saya cuma mau bilang yang 10 persen terlalu rendah gitu maksudnya. Tapi berapa yang benarnya enggak pernah kita assest. Berapa pastinya kita belum tahu," papar Pahala.

2. Jokowi

Berbeda dengan Pahala Nainggolan, menanggapi pernyataan Prabowo, Jokowi justru meminta rival politiknya tersebut untuk membuktikan pernyataannya.

"Jangan dari sampai sekarang bocar bocor bocar bocor, yang mana bocornya tunjukkan. Kita ini juga ingin memperbaiki," ujar Jokowi di ICE BSD, Tangerang, Banten, Minggu (7/4/2019) dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com.

Tak hanya itu, menurut Jokowi jika memang menurut Prabowo terjadi kebocoran anggaran negara, seharusnya hal tersebut langsung dilaporkan pada KPK tentunya dengan disertai bukti.

"Kalau bocor, ya laporkan saja ke KPK. Yang bocor di sebelah mana. Bocornya di keran yang mana, di sektor apa. Jumlahnya berapa, bawa bukti-bukti nih KPK gitu, tangkap itu," imbuhnya.

"Kita ini ingin memperbaiki, mungkin ada kebocoran, tapi tunjukkan demi kebaikan," pungkasnya.

Baca: Tak Ada Nama Ajudan Prabowo dalam Daftar Saksi Sidang Kasus Ratna Sarumpaet yang Diajukan JPU