TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Mulyo Hadi Purnomo buka suara mengenai alasan tayangan pernikahan pesohor Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah tidak diberi sanksi.

Mulyo menjelaskan, pihak RCTI selaku televisi penyelenggara tayangan pernikahan itu sudah diberi peringatan keras agar menyisipkan nilai edukasi.

Untuk itu, prosesi pernikahan Atta-Aurel pun tetap disiarkan tanpa sanksi.

Mulyo juga menegaskan, tidak adanya sanksi diputuskan bukan karena kehadiran Presiden Joko Widodo sebagai saksi mempelai pria.

Baca juga: Pernikahannya dengan Aurel Tuai Kritik, Videonya Tak Disukai Ribuan Orang, Atta Halilintar Curhat

Sebab menurutnya, tanpa kehadiran presiden pun, pihaknya ingin agar tayangan pernikahan selebriti mengandung nilai-nilai budaya.

"Jadi bukan karena Pak Jokowi hadir sebagai saksi. Bukan karena itu," kata Mulyo Hadi Purnomo saat dihubungi Kompas.com, Selasa (6/4/2021).

"Ada Presiden atau tidak ada, kami sangat ingin acara itu memasukkan nilai-nilai budaya kepada masyarakat," tambahnya.

Bahkan, menurut Mulyo, KPI baru mengetahui akan adanya kehadiran Presiden Jokowi, satu hari sebelum pernikahan berlangsung.

Saat itu, kata dia, pihak Istana mengajak serta KPI untuk rapat bersama.

Dalam rapat tersebut, pihak Istana meminta KPI menyampaikan pesan terkait apa saja yang perlu diperhatikan dalam pernikahan Atta-Aurel.

"Kami baru tahu bahwa Presiden akan datang itu, satu hari sebelum pernikahan atau hari Jumat."

"Kalau tidak salah, sehari sebelum acara itu kami baru diberitahu."

Baca juga: Kerja Bareng Aurel setelah Menikah, Atta Halilintar Mengaku Sangat Senang: Aku Ngerasa Lebih Berkah

"Karena waktu itu ketua kami ditanya, ada pesan apa dari KPI yang kemudian harus diperhatikan," ujar Mulyo.

KPI berharap, pernikahan yang disisipi nilai budaya itu dapat berguna untuk menambah pengetahuan masyarakat utamanya generasi milenial yang menggemari Atta-Aurel.