Diakui Hariyadi, perencanaan mengenai kenaikan tersebut sebelumnya tidak pernah dikonsultasikan dengan pihaknya. 

"Terus terang (kenaikan) ini tidak pernah di didiskusikan dengan kami."

"Jadi penyusunan undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pembahasannya tidak pernah dikonsultasikan kepada kami," jelasnya. 

Bahkan, Hariyadi menegaskan tentang perencanaan kenaikan pajak tersebut pun tidak pernah disosialisasikan sebelumnya. 

Baca juga: Inul Daratista Pusing Pajak Hiburan Jakarta 2024 Naik, Usaha Karaokenya Terancam Ditutup

"Kedua bahwa tidak pernah terjadi sosialisasi tentang rencana kenaikan tarif untuk sektor tersebut," lanjutnya. 

Tak hanya itu, setelah Hariyadi membaca seluruh naskah akademiknya, di dalam naskah tersebut tak tertuang secara khusus mengenai pajak untuk jasa hiburan yang terdampak. 

"Ketiga setelah kami juga pelajari di naskah akademiknya, ternyata naskah akademiknya itu juga tidak secara khusus membahas mengenai pajak untuk jasa hiburan yang terkena ini," pungkasnya. 

(Tribunnews.com/Rinanda)