TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua KOI Rita Subowo mengajak Ketua Umum KONI Pusat Tono Suratman duduk bersama untuk mengurai permasalahan yang terjadi pada olahraga nasional yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami kemunduran.

"Mari kita duduk bersama untuk membahas permasalahan yang ada termasuk masalah lima ring. Kalau tetap seperti ini maka yang banyak dirugikan adalah atlet," kata Rita pada Workshop Evaluasi Sea Games 2015 Singapura di Wisma Kemenpora, Jakarta, Kamis.

Dua lembaga olahraga di Indonesia selama ini hubungannya kurang harmonis. Bahkan sempat saling gugat di PTUN maupun Mahkamah Konstitusi terkait masalah kewenangan. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu biang mundurnya prestasi atlet Indonesia.

Rita menjelaskan, duduk bersama dengan KONI harus secepatnya dilakukan. Pihaknya tidak ingin sanksi yang diterima oleh PSSI dari FIFA merembet ke induk organisasi olahraga Indonesia karena IOC terus memantau permasalahan di Indonesia.

"Masak kita juga mau disanksi oleh IOC (terkait lima ring yang terpasang di logo KONI)," katanya dan disambut dengan meriah oleh peserta workshop termasuk Menpora Imam Nahrawi.

Selain tidak mau mendapatkan sanksi dari federasi olahraga dunia, kata dia, Indonesia juga akan menghadapi Asian Games 2018. Pada kejuaraan empat tahunan itu, Indonesia akan menjadi tuan rumah.

Pihak KOI tidak ingin prestasi kurang maksimal seperti halnya pada SEA Games 2015 di Singapura kembali terulang. Saat itu Indonesia hanya tertahan diposisi lima dengan raihan 47 medali emas. Hasil ini dibawah target pemerintah yaitu 72 emas.

Sementara itu Ketua Satlak Prima Suwarno menjelaskan, permasalahan yang terjadi antara KONI dan KOI dampaknya sangat besar bahkan merembet pada beberapa induk cabang olahraga Indonesia yang selama ini membina atlet-atlet nasional.

"Hasilnya cukup fatal. Banyak dualisme di kepengurusan induk organisasi. Disitu muncul permasalahan baru termasuk dalam menentukan atlet yang akan berangkat ke SEA Games," katanya.

Untuk itu, kata dia, permasalahan antara kedua lembaga olahraga harus segera diselesaikan. Bahkan, mantan Pangdam V Brawijaya itu menegaskan agar terhindar dari dualisme maka salah satu lembaga olahraga yang ada harus dihilangkan.