"Dengan fakta demikian, artinya Direktur Lomba memihak dan mengungguli propinsi tertentu," tegas Subangkit.

Kinerja Panpel yang tidak profesional dan cenderung menguntungkan regu tuanrumah sangat disayangakn.  Banyak orang yang tidak kompeten dijadikan anggota Panpel. Termasuk Ketua Panpel Imam Sofyan yang bukan tokoh Gantolle. Pihak Komandan Lapangan Udara (Danlanud) TNI AU Sulaiman juga tidaka dilibatkan.

Padahal kegiatan olahraga dirgantara berada di bawah koordinasi Federasi Aero Sport Indonesia (FASI) dengan anggota 26 propinsi, yang dibina TNI AU. Dikhawatirkan akibat lomba yang banyak menyalahi peraturan demi keuntungan regu tuanrumah, cabang Gantolle tidak akan diikutsertakan pada PON XX Papua 2020.

Pada Nomor Ketepatan Mendarat, juru ukur diprotes karena menandai jarak pendaratan pilot yang lebih jauh dari sebenarnya. Regu Jawa Timur menyampaikan protes pada Panpel dilengkapi video sebagai bukti. Namun pertemuan para manajer regu dengan Panpel cabang Gantolle batal pada Sabtu (24/9) sore karena Panpel beralasan para penggugat tidak ada yang hadir.

Netralitas Ketua Persatuan Gantolle dan Paralayang Indonesia (PGPI) Bidang Gantolle Alda Lubis juga dipertanyakan, karena  membiarkan para juru ukur (wasit) tidak mewakili peserta secara merata. Padahal saat Pra PON tahun lalu beberapa sudah bertugas dan menjalani pelatihan.

“Saya tidak pernah dihubungi Panpel,” ujar Razak Satari, wasit asal DKI Jaya yang juga mantan pilot.