Muddai Madang Calonkan Diri Menjadi Ketua Umum KONI Pusat Periode 2019-2023
Wakil Ketua Umum KOI, Muddai Madang mengajukan diri sebagai Ketua Umum KONI pusat periode 2019-2023.
Penulis: Abdul Majid
Editor: Toni Bramantoro
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Umum KOI, Muddai Madang mengajukan diri sebagai Ketua Umum KONI Pusat periode 2019-2023.
Keputusan tersebut disampaikan dalam jumpa pers di Hotel Harris, Fx Sudirman, Jakarta, Senin ( 3/5/2019).
Namun, dalam jumpa pers pengajuan sebagai calon Ketua Umum KONI Pusat, Muddai Madang tak hadir di lokasi.
Ia memberikan pernyataan melalui teleconference lantaran tengah menjalani ibadah Umroh di Tanah Suci.
“Pertama-tama saya mohon maaf saya tidak bisa hadir dalam acara pencalonan saya sebagai Ketua KONI Pusat, karena saya sedang berada di Mekah untuk melaksanakan ibadah Umroh,” kata Muddai Madang mewakili pernyataanya.
“Kedua saya mohon dukungannya khususnya dari stakeholder di PB-PB, juga dari KONI-KONI Provinsi se-Indonesia, mohon dukungan untuk pecalonan saya sebagai Ketua Umum KONI Pusat,”
“Tentunya pencalonan saya ini sudah kami kaji bersama tim eksekutif KOI, juga dengan beberapa pemangku olahraga di Indonesia, yang diputuskan atau dipercaya saya sebagai calon Ketua Umum KONI. Ini hasil rembukan Komite Olahraga dan Ketua Umum KOI, Pak Erick Thohir,” papar pria yang pernah menjabat sebagai Ketua KONI Sumatera Selatan selama dua periode tersebut.
Untuk persiapan sebagai calon Ketua Umum KONI Pusat, Muddai Madang mengatakan dirinya telah menyusun program. Salah satunya akan membangun hubungan yang lebih erat lagi antar kelembagaan KONI, KOI dan Kemenpora.
“Saya telah menyusun program tersebut,” ujarnya.
Tak hanya itu, kedepan Muddai Madang juga berkeinginan agar KONI Pusat dalam aspek pendanaan bisa dilakukan secara transparan dan accountable serta mendorong ke arah kemandirian.
Sehingga lembaga KONI dan KOI mempunyai alokasi dana khusus untuk menjalankan program organisasinya. Lalu, dalam rangka menumbuhkan cabang olahraga yang mandiri juga diperlukan upaya dengan melibatkan pihak-pihak swasta dan BUMN.