Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali tak bersikap reaktif terhadap pengakuan mantan pebulutangkis Indonesia, Taufik Hidayat.

Diketahui, Taufik Hidayat yang membongkar keadaan di Kemenpora dalam Podcast Deddy Corbuzier.

Taufik yang memang sebelumya pernah bekerja di Kemenpora tepatnya di bagian Satlak Prima, menyebut separuh gedung Kemenpora dihuni ‘Tikus-Tikus’.

Atas pernyataaan Taufik tersebut, Menpora Zainudin Amali mengaku tak akan merombak susunan kepengurusan di Kemenpora.

Dia menjelaskan kini di bawah pimpinannya, ia berkomitmen akan membuat Kemenpora menjadi lebih bersih seperti arahan Presiden Joko Widodo.

“Tidak akan perubahan atau perombakan di Kemenpora. Saya memberi ketenangan mereka kepada seluruh pejabat dari eselon 1 sampai 4. Nah saya beri jaminan, saya tak akan beri perubahan sepanjang good governance, kinerja bagus, birokrasinya lanjut,” kata Menpora saat dihubungi wartawan, Rabu (14/5/2020).

“Saya sudah dengar banyak hal dari luar tentang tata kelola yang di sini, dan pesan Presiden perbaiki tata kelola. Saya beri semangat. apalagi saya dari Parpol. Saya akan buktikan omongan saya, asal beri omongan bagus, pelayanan publik meningkat, kinerja meningkat,” sambungnya.

Zainudi juga menegaskan dirinya tak akan mencatat ‘hattrick’ saat mempimpin Kemenpora.

Hat-trick yang dimaksud adalah Menpora kembali terlibat kasus korupsi seperti yang terjadi di dua periode menteri sebelumnya.

Diketahui kementerian tersebut memang sudah dua kali tersangkut kasus korupsi. Pertama saat era Menpora Andi Mallarangen dengan kasus kompleks olahraga Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada 2012 silam.

Kasus kedua adalah era Menpora Imam Nahrawi yang hingga kini kasusnya masih berjalan terkait dana hibah KONI yang menyeret nama mantan pebulutangkis Indonesia, Taufik Hidayat.

Dia mengatakan saat ini nilai indeks reformasi kementeriannya naik. Kemenpora masuk di posisi 60 dan sekarang sudah di posisi 65 (target s/d nilai 80). Kepatuhan Laporan Harta Kekayaaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) juga meningkat 95 % dari yang sebelumnya hanya sekitar 50-60 %.

Kinerja lainnya dalam memimalisir adanya ‘permainan’ yakni Menpora Zainudin Amali mengubah MoU dengan cabang olahraga yang menerima dana dari Kemenpora dengan secara terbuka dan mengharuskan ketua cabor yang datang.

Ia juga menegaskan, selama di bawah kepemimpinannya tak boleh ada satu rupiah pun uang negara yang diselewengkan.

“Kami ada perjanjian kinerja tiap tahun, ada penyimpangan korupsi pasti dirombak, tetapi saya juga tidak menuduh apa-apa. Saya ingin mengubah supaya ASN bekerja dengan baik, akuntable. Makanya sejak saya pimpin terbuka MoU, harus ketua cabor yang datang,” ujar Menpora.

“Saya menunjukkan komitmen saya bahwa ini uang negara, tak boleh ada penyimpangan 1 rupiah pun. Makanya, cabor usulkan ke kemenpora, lalu diverifikasi berapa yang diusulkan lalu dapat kesepatakan. Itu komitmen saya keterbukaan,” katanya.