Namun, selama ini, anggaran pusat atau APBN yang digelontorkan memang lebih besar besar daripada anggaran daerah atau APBD. 

Dengan dana total kebutuhan PON yang mencapai 3 Triliun lebih (Rp 3.946.921.447.524), dana APBN yang digelontorkan lebih besar mencapai 2 Triliun lebih (Rp 2.242.969.480.201), sementara APBD yang digunakan hanya 1 Triliun lebih (Rp 1.703.951.967.323).

Melihat besarnya dana pusat yang digelontorkan ke daerah, tetapi ada kenyataan bahwa daerah yang memiliki minat menjadi tuan rumah PON mengajukan diri, maka perlu ditinjau ulang kesiapan dari daerah-daerah tersebut.

Artinya, jika APBD-nya minim, tak perlu lagi bersusah payah demi gengsi menjadi tuan rumah PON, daripada pelaksanaanya tak maksimal akibat dana daerah yang kurang.

Bahkan dalam rapat bersama Komisi X DPR RI sore ini, Menpora Dito menyebut setiap penyelenggaraan PON, pemerintah Daerah dan KONI lah yang bertanggung jawab, sementara pemerintah pusat tidak mempunyai kewenangan secara langsung.

Guna membuat gelaran PON lebih baik, Menpora Dito berharap kedepan ada peranan langsung dari pemerintah pusat dalam menyelenggarakan PON.

“Ya pastinya ini kita harus berbicara, duduk bersama dengan para stakeholder, bersama KONI, DPR karena ini diatur dalam Undang-Undang, tapi hemat saya, opini pribadi saya, harus ada efektivitas dari cabor yang dipertandingkan,” kata Menpora Dito dalam rapat bersama Komisi X DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

“Kedua ini adalah event nasional secara objek ini adalah pemerintah pusat dan saya rasa kewenangan pemerintah pusat harus dikembalikan ke jaman dulu, karena saat ini PON sebenarnya tanggung jawab sepenuhnya di tuan rumah dan KONI,” sambungnya.

Lebih lanjut, Politisi asal Golkar tersebut tak ingin justru setelah PON rampung digelar timbul masalah seperti gelaran PON sebelumnya.

Dalam pemaparan ini, Menpora Dito bahkan menyebut dirinya rela harus dimusuhi karena aspirasinya yang meminta agar regulasi penyelenggaraan PON diubah, salah satunya pemerintah pusat mempunyai kewenangan penuh di setiap penyelenggaraan PON.

“Saya sampaikan pada Komisi X, saya tidak ingin lihat ini (pemerintah) Daerah dan Pusat. Saya ambil tanggung jawabnya. PON banyak catatan. Semoga dengan dukungan komisi X dapat dievaluasi dengan penyelenggaraan PON tidak jadi beban di kemudian hari tapi jadi diusahakan maksimal,” ujar Menpora.

“Kita lihat hal ini fase PON di Kaltim, Riau, Sumsel, Jabar, Papua dan Aceh-Sumut. Saya rasa ini kenyataan pahit,mungkin saya dimusuhi, tapi harus ada langkah konkret,” pungkasnya.