Pemerintah Diminta Segera Rebut PSSI
Polemik soal kepemimpinan PSSI yang hingga kini makin meruncing membuat masyarakat sepakbola Indonesia merasa tidak sabar dengan
Penulis: Alie Usman
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM/DANY PERMANA
Sekumpulan bocah memakai topeng Ketua PSSI Nurdin Halid dan jajaran pengurus PSSI lainnya, dalam Jambore Perubahan Sepakbola Indonesia (JPSI), di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Sabtu (22/1/2011). JPSI menuntut agar PSSI direvolusi, karena dianggap sudah menghancurkan sepakbola itu sendiri
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polemik soal kepemimpinan PSSI yang hingga
kini makin meruncing membuat masyarakat sepakbola Indonesia merasa tidak
sabar dengan kinerja tim pemilihan calon baru Ketua Umum PSSI
mendatang.
Kelompok suporter yang tergabung dalam gerakan Save Our Soccer (SOS) bahkan meminta dan mendesak pemerintah, dalam hal ini Menpora agar segera mengambil alih PSSI dari kepengurusan sekarang yang disinyalir menghendaki status quo, kembali menjadikan mantan terpidana kasus korupsi, Nurdin Halid sebagai ketua umum.
"Pemerintah (Kemenpora) harus ambil alih PSSI dari tangan-tangan yang menginginkan status quo, rezim NH. Langkah ini harus dilakukan dengan segera membentuk tim seleksi Independen untuk pemilihan ketua umum PSSI," ujar Apung Widadi, koordinator SOS, Senin (28/2/2011).
Menurut mereka, dalam kondisi khusus seperti saat ini, pemerintah dapat melakukan pembekuan terhadap PSSI hingga kepengurusan pada periode ini berakhir. Hal itu juga termasuk tidak memberikan izin pertandingan yang diselenggarakan oleh PSSI dibawah kepemimpinan Nurdin Halid.
"Kongres PSSI nanti hanyalah kongres yang direkayasa hanya untuk melanggengkan saatus quo. Pemerintah harus segera ambil alih PSSI. Tuntutan ini dimaksudkan untuk menyelamatkan dan sekaligus membangun sepakbola Indonesia yang lebih baik," ujar Apung.
Kelompok suporter yang tergabung dalam gerakan Save Our Soccer (SOS) bahkan meminta dan mendesak pemerintah, dalam hal ini Menpora agar segera mengambil alih PSSI dari kepengurusan sekarang yang disinyalir menghendaki status quo, kembali menjadikan mantan terpidana kasus korupsi, Nurdin Halid sebagai ketua umum.
"Pemerintah (Kemenpora) harus ambil alih PSSI dari tangan-tangan yang menginginkan status quo, rezim NH. Langkah ini harus dilakukan dengan segera membentuk tim seleksi Independen untuk pemilihan ketua umum PSSI," ujar Apung Widadi, koordinator SOS, Senin (28/2/2011).
Menurut mereka, dalam kondisi khusus seperti saat ini, pemerintah dapat melakukan pembekuan terhadap PSSI hingga kepengurusan pada periode ini berakhir. Hal itu juga termasuk tidak memberikan izin pertandingan yang diselenggarakan oleh PSSI dibawah kepemimpinan Nurdin Halid.
"Kongres PSSI nanti hanyalah kongres yang direkayasa hanya untuk melanggengkan saatus quo. Pemerintah harus segera ambil alih PSSI. Tuntutan ini dimaksudkan untuk menyelamatkan dan sekaligus membangun sepakbola Indonesia yang lebih baik," ujar Apung.
