TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jelang Kongres PSSI yang tinggal menghitung hari, persoalan delegasi pemilik suara PSSI kembali terjadi. Beberapa pemilik suara masih terbentur persoalan legalitas soal utusan yang dikirimkan untuk menghadiri kongres mendatang.

Salah satu pemilik suara yang bermasalah, yakni Pengprov PSSI Sulawesi Utara (Sulut) bahkan terancam tak bisa ikut dalam kongres untuk memberikan suaranya, lantaran dinilai belum menyelesaikan persoalan internal mereka.

Menurut anggota Komite Normalisasi, Joko Driyono, pihaknya telah memberikan batas waktu bagi Sulut untuk menyelesaikan persoalan internal tersebut. Jika tidak bisa menyelesaikan urusan internal mereka, PSSI Sulut terancam tak bisa ikut kongres.

Menurut Joko Driyono, saat ini Komite Normalisasi telah menolak semua delegasi yang dikirimkan Pengprov PSSI Sulut untuk menghadiri kongres 9 Juli mendatang. Alasannya, mereka tidak dinyatakan sah mewakili Pengprov PSSI Sulut sesuai dengan ketentuan yang ada.

"Untuk Sulut, KN tolak semua delegasi yang dikirim. Prosesnya tidak sesuai. Surat mandat seharusnya ditandatangani Ketum dan Sekum. Sedangkan Plt, masa tugasnya sudah habis. Musprovlub jalan terbaik. Satu-satunya jalan mereka harus menggelar rapat pengurus harian," ujar Joko Driyono.

Menurut Joko Driyono, Musprovlub (musyawarah provinsi luar biasa) tersebut dimaksudkan untuk mencari Ketua dan Sekretaris baru yang tandatangannya bakal digunakan sebagai syarat sah mendapatkan ID card kongres. Komite Normalisasi kemudian memberikan tengat waktu bagi Sulut untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut sebelum 7 Juli besok.

"Apabila tanggal 7 besok tidak dipenuhi, tidak dapat validasi, maka Sulut digugurkan haknya, ditolak delegasinya," ujar Joko Driyono. Menariknya, Sulut merupakan salah satu Pengprov yang sempat memberikan dukungannya terhadap George Toisutta-Arifin Panigoro. Ketua Pengprov Sulut sebelumnya, Syahrial Damopolii yang merupakan pentolan Kelompok 78 belakangan dimosi tidak percaya oleh anggotanya sendiri, di Pengprov PSSI Sulut.