Laporan Wartawan Tribun Jakarta, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra), Agung Laksono sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) mengatakan, pemerintah belum dapat memberikan rekomendasi kepada Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) untuk menyelenggarakan kongres di Palangkaraya pada Senin (10/12/2012).

"Kami belum memberikan rekomendasi karena sampai saat ini 9 Desember 2012 pukul 14.30 WIB, proses verifikasi peserta belum dilakukan oleh Joint Committee, sehingga kami belum menerima hasilnya," tuturnya ditemui di Kantor Kemenpora, Jakarta, Minggu (9/12/2012).

Penyelenggaraan Kongres PSSI merupakan salah satu amanat yang tercantum di dalam MOU yang telah disepakati bersama antara PSSI dan KPSI. Di dalam MOU tercantum peserta kongres adalah Kongres KLB Solo tanggal 9 Juli 2011.

Pada kongres Solo ada 101 peserta, mewakili baik dari klub maupun pengurus provinsi. Mengingat sekarang ini mengalami dualisme, maka keduanya sepakat akan diselesaikan oleh Joint Committee yang bersidang di Jakarta.

Joint Committee kemudian dalam rapat pada 5 Desember 2012 menyepakati bahwa peserta kongres diverifikasi oleh perwakilan dari PSSI Sekjen Halim Mahfudz dan dari KPSI Sefdin Syaifuddin. Namun sampai  9 Desember 2012 pukul 14.30 WIB, proses verifikasi belum juga dilakukan.

Peserta kongres yang belum diverifikasi membuat Agung Laksono bersama jajarannya membuat keputusan belum memberikan rekomendasi yang ditujukan kepolisian untuk menyelenggarakan kongres.

"Kami tidak dalam kapasitas memberikan izin, tapi memberikan rekomendasi ke kepolisian. Kami tidak memberikan rekomendasi jadi kepolisian tentu tidak akan mengeluarkan izin,"tuturnya.

Agung Laksono mengatakan, kedua belah pihak sudah bersedia melaksanakan kongres. Tetapi proses verifikasi sampai saat ini belum terlaksana.

"Jadi tidak ada kongres PSSI kalau tidak sesuai MoU. Saya berpegangan kepada MoU bahwa sudah ada kesepakatan yang ditandatangani kedua belah pihak. Dalam hal ini pemerintah sudah melakukan sejauh mungkin kewenangannya,"ujarnya.

FIFA melalui surat tertanggal 26 November 2012 kepada Pemerintah Indonesia menginformasikan tentang tidak adanya perkembangan penyelesaikan konflik antara PSSI dan KPSI serta kemungkinan pemberian sanksi FIFA.

"Kemungkinan sanksi itu bisa saja ada kalau permasalahan konflik sepakbola Indonesia tidak terselesikan. Kalau kita diberikan sanksi kasihan anak-anak bangsa Indonesia yang selama ini berkecimpung di sepakbola,"ungkapnya