TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi X DPR-RI, Teuku Riefky Harsya mendesak Menpora Imam Nahrawi mencabut rekomendasi penundaan kick-off kompetisi Indonesia Super League (ISL) musim 2015.

"Mendesak Menpora RI dan BOPI untuk mencabut rekomendasi penundaan Kick Off  ISL 2015 karena hal ini dipastikan akan menyebabkan turunnya sanksi pembekuan PSSI oleh FIFA, karena dianggap adanya intervensi oleh Pemerintah,' kata Teuku Riefky Harsya dalam rilis yang diterima wartawan, Jum'at (20/2/2015) malam.

Selain melanggar kesimpulan Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi X pada 5 Februari lalu, kata Teuki Riefky, tindakan Menpora menunda Kick-off ISl membuat sepakbola Indonesia berada dalam bayang-bayang sanksi FIFA seperti tertulis dalam surat federasi tertinggi sepakbola dunia itu kepada PSSI tertaggal 19 Februari.

Dikatakannya, jika sanksi pembekuan terhadap PSSI itu diberlakukan oleh FIFA maka itu bisa menjadi petaka bagi sepakbola Indonesia dimana Indonesia tidak bisa berpartsipasi pada penyelengaran event-event internasional yang akan dihelat dalam waktu dekat ini.

"Kerugian dari sanksi skorsing FIFA  tidak hanya berdampak terhadap pembekuan PSSI tetapi juga akan dirasakan langsung kepada pembinaan atlet, kerugian sponsor, kekecewaan jutaan suporter, dan terganggunya partisipasi Timnas PSSI pada event-event internasional dalam waktu dekat seperti SEA Games 2015 di Singapura, dan  AFF 2016 di Filiphina-Myanmar," urainya.

Terkait permintaan BOPI yang meminta klub-klub ISL melunasi tunggakan gaji, menyertakan dokumen kontrak kerja, NPWP pemain dan klub, politisi muda Demokrat Dapil Aceh ini mengatakan hal itu bisa dilakukan secara bertahap tanpa harus menunda kick-off ISL. Namun, sangat tidak tepat jika diiterakan paksa mengingat waktu kick-off ISL sudah ditentukan.

"Hal ini terkesan memang disengaja oleh pemerintah agar FIFA menjatuhkan sanksi pembekuan kepada PSSI. Seharusnya, kebijakan ini tidak dikeluarkan mendadak, dua minggu menjelang Kick off ISL 2015 dan diterapkan secara menyeluruh terhadap seluruh cabang olahraga di Indonesia, tidak tebang pilih hanya di sepakbola saja," kata Teuku Riefky.

Teuku Riefky Harsya mengaku sudah dihubungi mayoritas fraksi yang ada di Komisi X untuk mengingatkan Menpora RI agar tidak melanggar kesepakatan rapat kerja tanggal 5 Februari  2015 yang salah satu poin keputusannya adalah mendesak Menpora RI dan PSSI agar langkah-langkah penyelesaian yang dilakukan tidak akan berdampak  terhadap kemunduran sepakbola nasional.