TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Pemerintah mengingatkan masyarakat pengguna layanan selular untuk registrasi kartu prabayar sesuai dengan identitas resmi, yakni Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK).

Data itu bakal divalidasi ke Direktorat Jenderal Kepenududkan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen PPI Kemkominfo) Ahmad Ramli memberikan apresiasi atas antusias masyarakat dalam melakukan registrasi kartu prabayar.

Sebab, baru dimulai kemarin, Selasa (31/10/2017) hingga hari ini, Rabu (1/11/2017) sudah 30.201.602 pelanggan melakukan registrasi.

"Sudah tercatat sampai 16.30 WIB mencapai 30.201.602 pelanggan melakukan registrasi," ujar Ramli, Kamis (1/11/2017).

Baca: Diselingkuhi Istri Gara-gara Bentuk Wajahnya, Pria Ini Temukan Cinta Sejati hingga Punya 8 Anak

Sementara, apabila pelanggan gagal melakukan registrasi, Dirjen PPI menjelaskan, silakan ikuti pentunjuk atau datang ke gerai operator terkait. Jika tidak bisa maka pelanggan disarankan hubungi call center masing-masing operator.

“Kominfo juga sudah mengirimkan surat kepada seluruh kepala dinas untuk melakukan sosialisasi tentang registrasi kartu agar sampai ke masyarakat,” jelas Ramli.

Ramli juga mengingatkan untuk registrasi ulang baru dimulai 31 Oktober 2017.sedangkan pemerintah memberi batas waktu berakhir pada 28 Februari 2018.

"Kami berharap masyarakat tidak menunggu sampai tanggal 28 Oktober 2018,” ujar Ramli.