Deputi Perlindungan BNP2TKI Anjar Prihantoro meendorong Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna untuk menjadi pengusaha dan  meningkatkan kesejahteraan dengan merintis usaha kecil  dari tempat asal atau daerahnya.

“Sepulang bekerja dari luar negeri para PMI bisa memulai atau merintis usaha, jangan konsumtif. Gunakanlah hasil dari bekerja untuk berwirausaha,” jelasnya saat memberikan sambutan dalam workshop Pengembangan Kapasitas Usaha TKI Purna di LPP Garden Jogja, Kamis (15/11).

Ia mengatakan jika usaha sudah mulai berjalan, lakukanlah dengan sunguh-sungguh dan berkesinambungan. Lakukan juga inovasi untuk meningkatkan hasil produksi.

Workshop  digelar untuk meningkatkan kualitas produk agar muncul gairah dari PMI Purna untuk lebih maju lagi. Mereka yang terlibat adalah yang belum memiliki usaha agar menjadi wirausahawan. Sebagian besar lainnya yang memiliki usaha diminta untuk terus mengembangkan usahanya.

PMI Purna asal Daerah Istiwewa Yogyakarta (DIY) didorong untuk menjadi wirausahawan. Selain untuk membangun ekonomi di daerahnya sendiri, pengalaman selama menjadi PMI diharapkan bisa membuka lapangan kerja baru.

Kepala Balai Pelayanan Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Jogyakarta Suparjo mengatakan, sebelum PMI diberangkatkan mereka diberi imbauan agar memiliki niat untuk menjadi wirausahawan ketika pulang ke tanah air. Hal ini bisa memberikan inspirasi dan memotivasi para PMI yang masih bekerja di luar negeri untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.

“Tapi itu tergantung dari masing-masing PMI. Yang jelas sudah kami arahkan ke sana. Harapannya, ketika pulang mereka tidak lagi kembali menjadi PMI tapi menjadi wirausahawan," katanya

BP3TKI Yogyakarta, lanjut Suparjo, menargetkan sebanyak-banyaknya PMI Purna untuk menjadi wirausahawan. "Ada usaha PMI Purna yang sudah ekspor. Ada juga yang sudah membangun mata rantai distribusi produknya, seperti di sini peternakan," ucap Suparjo.

Workshop peningkatan kualitas usaha PMI Purna dilakukan kepada 100 PMI purna yang memiliki usaha di DIY. Narasumber kegiatan tersebut dari Kementerian Koperasi dan UKM (Asdep Pengembangan Kewirausahaan), PT Telkom (Prog wico 2.0), PT Peksi (Peternakan Puyuh), dan digital marketing.

Sesuai BP3TKI Jogjayakarta,  jumlah PMI yang diberangkatkan sejak Januari hingga November 2018 sebanyak 7.839 orang. Dari jumlah tersebut hanya 774 orang yang berstatus penduduk DIY.

Total jumlah penduduk DIY yang pernah menjadi PMI selama tiga tahun terakhir sekitar 5.000 orang. "Saat ini masih ada sekitar 5.000 PMI yang kami kirimkan ke luar negeri. Ada sekitar 53 negara yang menjadi tujuan PMI," katanya.

Kepala Bidang Kerja Sama Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM, Anang Rahmat mengatakan, saat ini sedang disusun Rancangan Undang-undang Kewirausahaan Nasional untuk membangun ekosistem wirausaha di Indonesia. RUU tersebut diharapkan selesai dibuat pada 2019 mendatang.

Meskipun produk UKM sudah bagus, dia mengakui masih ada kelemahan yang masih dialami pelaku UKM. Yang paling banyak terjadi adalah masalah pencatatan keuangan.

"Catatan laporan keuangan UKM masih lemah. Tahun ini kami menyediakan aplikasi standar akuntansi untuk UKM. Ini diharapkan menjadi solusi menutupi kelemahan itu," kata Anang.(*)