TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Indonesia ICT Institute Heru Sutadi mensinyalir adanya inefisiensi proyek Universal Service Obligation (USO).

Ia pun meminta kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika agar mengevaluasi proyek USO yang dikerjakan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI).

"Proyek USO dan BAKTI-nya itu harus dievaluasi oleh Menkominfo Johnny G Plate. Apa sudah benar dan sesuai dengan amanah Undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Jangan dengar laporan bawahan saja, turun ke lapangan, dengarkan pelaku usaha, biar tahu fakta di lapangan itu gimana," tegas Direktur Indonesia ICT Institute Heru Sutadi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (16/12/2019).

Menurutnya, sejak Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) berubah nama menjadi BAKTI, terjadi pergeseran dalam menggelar jaringan telekomunikasi dengan penggunaan dana USO.

Baca: Helmy Yahya Dinonaktifkan sebagai Dirut TVRI, Menkominfo Jhonny G Plate Siap Bantu Mediasi

Baca: Pemerintah Bisa Dapatkan PNBP Rp 3 T Dari Pengelolaan Frekuensi, Ini Syaratnya Menurut Pengamat

Baca: Menteri Johnny Ramalkan Kominfo akan Berantas 1,5 Juta Situs Dewasa di Tahun Depan

Direktur Indonesia ICT Institute Heru Sutadi mensinyalir adanya inefisiensi proyek Universal Service Obligation (USO). yang tidak sesuai kaidah USO.

Akibatnya, masyarakat belum bisa menikmati layanan telekomunikasi secara end-to-end.

"Jargon Tol Langit dengan Palapa Ring dan Satelit Indonesia Raya (SATRIA) yang didengungkan seperti obat mujarab untuk semua masalah penggelaran jaringan telekomunikasi di Indonesia. Padahal, keduanya itu hanya backbone, belum menyentuh backhaul dan last miles alias end to end. Sekarang kabarnya utilisasi dari Palapa Ring pun rendah, kalau begini kan wajar ada audit ulang untuk proyek yang dibuat BAKTI ini," tegasnya.