Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) buka suara perihal dugaan kebocoran 204 juta data daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Juru Bicara BSSN Ariandi Putra mengatakan, pihaknya telah melakukan komunikasi dan koordinasi kepada pihak KPU terkait upaya investigasi berkenaan dengan dugaan yang dialami.

Dalam penanganan insiden siber yang terjadi di KPU, BSSN sedang melakukan analisis dan forensik digital dari sisi aplikasi dan server untuk mengetahui root causee dari insiden siber yang terjadi.

Baca juga: Data Pemerintah Sering Bocor, BSSN: Masih Gunakan Software Bajakan

"BSSN senantiasa berkoordinasi intens dengan pihak KPU dan siap untuk memberikan asistensi serta rekomendasi peningkatan keamanan terhadap sistem informasi milik KPU," kata Ariandi dalam keterangannya, Jumat (1/12/2023).

Ia mengatakan, hasil investigasi serta perkembangan tindak lanjut dari dugaan insiden kebocoran data akan disampaikan langsung oleh KPU selaku penyelenggara sistem elektronik.

Sebagai informasi, informasi kebocoran data milik KPU awalnya diketahui dari akun Jimbo di situs peretasan BreachForums yang diduga didapat dari situs KPU pada Senin (27/11/2023) sekira pukul 09.21 WIB.

Akun ini menampilkan beberapa tangkapan layar dari situs pengecekan DPT, https://cekdptonline.kpu.go.id/.

Data yang dibobol diklaim berupa nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, hingga alamat.

Dalam unggahan itu, "Jimbo" juga mengaku menemukan 204.807.203 data unik, jumlah yang hampir sama dengan jumlah pemilih di dalam daftar pemilih tetap (DPT) KPU RI sebanyak 204.807.203 pemilih.

Penjahat siber ini menjual data tersebut dengan harga 2BTC atau US$74 ribu (Rp1,14 miliar).

Baca juga: Dalam Forum NAT-CSIRT, BSSN Perkenalkan Platform Pertukaran Informasi Dini Ancaman Siber

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, data yang bocor hanyalah data biasa.

"Sudah diperiksa. Itu kan cuma data DPT. Itu cuma data biasa. (KPU) sudah bilang enggak ada sesuatu yang signifikan. DPT itu. Semua partai politik pun pasti dapat data itu," kata Budi ketika ditemui di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Kamis (30/11/2023).

"Isinya nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, domisili. Terus apa? Data itu terus hebohnya di mana?" imbuhnya.

Pria yang juga Ketua Umum relawan Pro Jokowi (Projo) itu memandang bahwa data DPT itu lumrah dimiliki oleh 18 partai politik dan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Apa sih rahasianya data itu? Ada orang yang mau mengambil, nge-hack itu, jimbo apa itu, cuma mau pengen jual aja, Ngejual data itu. Padahal nilai datanya itu apa sih?" kata Budi.

Budi beberapa kali mempertanyakan di mana letak kerahasiaan DPT itu. Padahal, data tersebut berisikan nama, tempat & tanggal lahir, domisili, serta jenis kelamin pemilih.

Menurut dia, data seperti domisili atau alamat pemilih itu bukanlah sesuatu yang rahasia. Ia menilai ada suatu hal yang lebih rahasia dibanding itu.

"Semua orang tahu alamat kita. Iya kan? Kan bukan rahasia. Kalau rahasia tuh istri berapa, pacar berapa, rekening berapa. Itu rahasia berat," ujar Budi.