Padahal, di dalam data tersebut terperinci menyangkut seputar data sosial, ekonomi keuangan, sumber daya negara, hingga kesehatan.

Yang lebih dikhawatirkan Sukamta, data yang diretas adalah data seputar keamanan dan pertahanan negara.

Di mana hal tersebut sangat sensitif apabila informasinya bocor hingga ke negara lain.

Sukamta mengungkapkan, perang siber telah berlangsung sejak beberapa waktu yang lalu, dan kini Pemerintah Indonesia dinilai telah kalah dalam peperangan yang dimaksud.

Untuk itu, Sukamta meminta Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk bertanggung jawab dan memulihkan eror-nya PDN.

"Coba bayangin nanti kalau ternyata ada negara tertentu yang mengakuisi data setelah diambil dari sisi keamanan, dan mengetahui jumlah petugas keamanan Indonesia itu sekian hingga pola kerjanya," ucap Sukamta.

"Apabila pihak suatu negara sudah mengerti pola budaya, kapasitas keamanan, pertahanan, keuangan ekonomi, perilaku warga negara Indonesia, saya kira ini akan berimbas kepada keamanan. Perang siber itu sudah dimulai sudah dijalani, dan kita kalah dalam perang ini," pungkasnya.