Dia  harus segera menselaraskan aturan perundang undangan termasuk perda perda lokal yang anasionalis  dan bertentangan dengan Undang undang diatasnya,  dan semua aturan perundangan yang tak sesuai dengan UUD 45.

Penguatan di wilayah-wilayah perbatasan dan pulau-pulau terdepan harus mendapat perhatian khusus  dengan cara lintas sektoral secara efektif dan efisien. 

Kartu identitas masyarakat harus ditangani secara komprehensif karena menyangkut keamanan, kepastian hukum dan jaminan sosial untuk penggunanya . Pelayanan publik di pemerintahan harus memberikan citra bahwa birokrat adalah pelayan rakyat , dan bukan sebaliknya.

Kemendagri juga harus memberi ruang yang cukup kepada publik dalam berpartipasi di setiap pengambilan kebijakan publik , agar kepentingan rakyat terakomodir secara optimal

Menteri Perdagangan harus mampu mengaplikasikan satu kebijakan perdagangan  dan memberi ruang agar kepentingan dan perlindungan terhadap rakyat Indonesia menjadi hal yang utama. Impor jangan sampai membunuh para petani lokal, pengrajin lokal atau apapun yang menjadi sumber penghasilan rakyat .

Perjanjian-perjanjian atau konvensi internasional yang sangat merugikan kepentingan nasional harus ditinjau ulang . Barang ekspor harus memiliki nilai tambah bagi kehidupan rakyat banyak.

 Diatas segalanya menteri perdagangan adalah menteri yang “berdagang“ dan memberi untung sebanyak banyaknya  untuk NKRI dan bukan sebaliknya..