"Para kanselor adiksi dan peksos adiksi yang baru direkrut tersebut, akan ditraining, magang dan harus mengikuti proses sertifikasi," katanya.

Diperlukan sosialisasikan bagai masyarakat. Pencegahan itu mahal dan perlu proses serta memastikan pasca rehababilitasi korban penyalahgunaan narkoba agar tidak addict, bisa saja addict karena factor lingkungan dan pergaulan.

"Usai direhabilitasi bekas korban penyalahgunaan narkota mungkin bisa addict, bahkan bisa dengan narkoba yang berbasis teknologi, ” ucapnya.

Sudah di bangun di beberapa kota besar di Indonesia Pusat Informasi dan Edukasi Bahaya Narkoba bagi semua lapisan masyarakat yang dilengkapi data-data, ruang teater, serta informasi bahaya narkoba.

"Narkoba jenis baru melalui suara bisa disimpan di smartphone dan masyarakat tidak curiga karena dengan barang yang biasa digunakan sehari-hari tersebut, ” katanya.

Para tokoh masyarakat, dinas pendidikan, serta kepala sekolah agar bisa menggerakan para siswa untuk mengunjungi Pusat Informasi dan Edukasi bahaya narkoba tersebut.

"Pada 8 Januari lalu, sudah diresmikan di Malang, Jawa Timur, Pusat Informasi dan Edukasi Bahaya Narkoba yang dilengkapi fasilitas penunjang, seperti ruang teater dan data-data bahaya narkoba," ujarnya.

Saat ini, semua dituntut lebih cepat dan khusus di lingkungan Kemensos rapar koordinasi diselesaikan pada Januari 2016. Kemudian setelah itu, merealisasikan berbagai program tersebut.

“Semua digerakkan langsung oleh Presiden Joko Widodo, dari ‘Ayo Kerja’ dan kini menjadi ada ‘Percepatan Kerja’. Maka, semua rakor beres pada Januari dan semuanya dibikin terang benderang, ” tandasnya.