Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribunners
Tribunners

Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email: redaksi@tribunnews.com.


Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.

Tribunners / Citizen Journalism

Mensos: Pastikan Intervensi Tidak Tumpang Tindih Melainkan Holistik

Hadirnya Diretorat Penanganan Fakir Miskin Perdesaan, menjadikan Kemensos lebih fokus terhadap 100 desa, dari 5 ribu desa yang ditargetkan pemerintah

zoom-in Mensos: Pastikan Intervensi Tidak Tumpang Tindih Melainkan Holistik
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengunjungi warga eks Gafatar di pengungsian Batalyon Infanteri 643, Wanara Sakti, Kompi Senapan B, Jl Adisucipto, Kubu Raya, Kalbar, Jumat (22/1/2016). Sebanyak 448 jiwa warga Eks gafatar ini tersebar di Desa Limbung dan Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Rasau Jaya. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya akan terus melakukan penyisiran terhadap warga pendatang yang dicurigai pernah bergabung dengan Gafatar untuk dipulangkan ke daerah asalnya. Diantara anggota mantan Gafatar ini ada yang tinggal di perumahan penduduk (kontrakan) sehingga sulit untuk di evakuasi. TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA 

Ditulis oleh : Humas Kemensos

TRIBUNNERS - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pejabat Eselon 1, Direktur Jenderal (Dirjen) di lingkungan Kementerian Sosial (Kemensos) telah selesai dilantik, termasuk Dirjen Penanganan Fakir Miskin.

"Di Ditjen Penanganan Fakir Miskin ada tiga Direktorat, yaitu Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perkotaan, Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perdesaan, serta Direktorat Penanganan Perbatasan, Terpencil, Pesisir, serta Pulau Terluar,” ujarnya usai melantik pejabat Eseleon 1 di lingkungan Kemensos di Jakarta, Jumat (5/2/2016).

Tiga hari lalu, kata Mensos, telah digelar Focus Group Discussion (FGD) dengan menghadirkan perwakilan dari kementerian atau lembaga, di antaranya Bappenas, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi (Kemdes, PDT dan Trans), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Badan Informasi Geospasial.

 "Termasuk dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Pusat Statistik (BPS), serta sejumlah pakar dan para akademisi, ” katanya.

Dalam FGD dibahas pemetaan secara detil terkait penanganan fakir miskin yang melibatkan kementerian atau lembaga, sehingga tidak terjadi tumpang tindih di lokasi yang sama terkait intervensi program.

 "Hadirnya perwakilan dari kementerian atau lembaga tersebut, selain untuk pemetaan program juga agar tidak tumpang tindih, melainkan terjadi intervensi secara holistik,” katanya.

Berita Rekomendasi

Hadirnya Diretorat Penanganan Fakir Miskin Perdesaan, menjadikan Kemensos lebih fokus terhadap 100 desa, dari 5 ribu desa yang ditargetkan pemerintah tahun lalu. 

"Hingga kini, Kemensos telah melakukan intervensi terhadap 100 desa dari 5 ribu desa yang ditargetkan pemerintah tahun lalu, " katanya.

Dalam pelaksanaan intervensi bagi 100 desa tersebut, Kemensos memitrakan dengan 14 perguruan tinggi di Indonesia.

Ke-14 perguruan tinggi tersebut, yaitu STKS Bandung, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Universitas Gadjah Mada, Universitas Ciputra Surabaya dan Universitas Islam Malang.

"Juga, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Negeri Malang, Universitas Negeri Jember, IAIN Antasari Banjarmasin, Universitas Mulawarman Samarinda, Universitas Hasanuddin Makassar, Universitas Muslim Indonesia, Universitas Andalas, serta Universitas Jambi, ” ucapnya.

Adanya Direktorat Penanganan Fakir Miskin perdesaan dan perbatasan tersebut, tidak hanya lebih fokus 100 desa, melainkan bisa dilakukan pendataan, berapa desa di pesisir, perbatasan, di pulau terpencil, serta bagaimana cara pendekatannya.

Tidak hanya penanganan fakir miskin di perdesaan dan perbatasan. Program bantuan tunai bersyarat atau Conditional Cash Transfers (CCT) dan lebih dikenal Program Keluarga Harapan (PKH) terus ditingkatkan.  

“Tahun lalu, PKH telah berhasil menyasar 3,5 juta dan tahun 2016 ditargetkan menyasar 6 juta jiwa dari warga keluarga tidak mampu,” tandasnya.

Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Berita Populer
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas