Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email: redaksi@tribunnews.com.
Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.
Rumah Sakit Kanker Milik Pemerintah Hanya Satu, Sangat Tidak Memadai
Rumah sakit kanker milik pemerintah hingga saat ini hanya ada satu menjadi perhatian anggota komisi IX DPR RI, dokter Adang Sudrajat.
Editor: Malvyandie Haryadi
TRIBUNNERS – Rumah sakit kanker milik pemerintah hingga saat ini hanya ada satu menjadi perhatian anggota komisi IX DPR RI, dokter Adang Sudrajat.
Pasalnya, penyakit ini menjadi masalah yang serius di seluruh dunia karena menjadi urutan pertama penyebab kematian.
Di sela-sela sosialisasi MPR yang dilakukan kepada masyarakat kabupaten Bandung, dokter Adang menjelaskan bahwa masyarakat saat ini jika wilayahnya jauh dari Jakarta, akan sangat kesulitan menjangkau RS Dharmais.
Padalah seperti diketahui, RS Dharmais merupakan satu-satunya rumah sakit milik pemerintah tempat rujukan penderita penyakit kanker.
“Kami sangat prihatin dengan biaya yang dikeluarkan masyarakat luar Jakarta, apalagi luar jawa yang dengan gigih demi kesembuhan mendatangi RS Darmais mulai dari pemerikasaan baru hingga sekedar kontrol”, ungkap dokter Adang.
Politisi FPKS Dapil Jawa Barat II ini menerangkan, bahwa jenis makanan dan lingkungan yang berubah saat ini sangat berpengaruh terhadap tingginya pertumbuhan penyakit kanker.
Tahun 2012, berdasar data dari WHO, terdapat 14 juta kasus kanker baru di seluruh dunia. Bahkan tahun 2015, WHO merilis adanya 6,25 juta penderiata baru penyakit kanker.
“Untuk kasus Indonesia, dengan hanya satu rumah sakit pemerintah untuk pelayanan lebih dari 400 ribu penderita kanker sangat tidak memadai. Setidaknya diperlukan 2 lagi rumah sakit pemerintah di pulau jawa yakni Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan masing-masing satu di pulau-pulau besar Indonesia seperti Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi”, pungkas dokter Adang Sudrajat.
Pengirim: dr. H. Adang Sudrajat, MM.AV
Anggota DPR RI Komisi IX FPKS