Ditulis oleh : Abdul Rahman, Ketua I Bidang Akademik. STIH Cokroaminoto Pinrang, Arya Efendy Bada Eksekutif Mahasiswa (BEM) STIH Cokroaminoto Pinrang

TRIBUNNERS - Belakangan ini mulai muncul trend atau ada kecenderungan para alumni dan mahasiswa suatu Perguruan Tinggi baik Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta mendatangi lagi lembaga almamaternya.

Bukan untuk sekedar melepas rasa rindu terhadap adik-adik kelasnya maupun sekedar bertemu dengan dosen-dosen waktu semasa kuliah dulu, namun untuk suatu kepentingan mendapatkan informasi tentang peringkat akreditasi almamaternya.

Informasi ini sangat diperlukan karena beberapa perusahaan atau institusi yang menampung para lulusan perguruan tinggi saat ini telah menjadikan peringkat akreditasi sebagai salah satu syarat dan indikator melihat kualitas pencari kerja yaitu dengan melihat kondisi real almamaternya terlebih dahulu.

Demikian pula bagi calon mahasiswa baru yang akan mendaftar pada pada suatu Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang ada di daerah, terlebih dahulu akan mempertanyakan status peringkat akreditasi PTS tersebut.

Hiruk  pikuk  mengenai  Akreditasi  Perguruan  Tinggi (APT)  ini  semakin menghangat,  ketika  muncul  pertanyaan, "Seberapa pentingnya nilai akreditasi tersebut bagi lulusan perguruan tinggi?"

Apalagi jika dipaparkan dengan fakta dimana kompetensi pencari kerja mestinya  juga  menjadi  pertimbangan  penting bagi  perusahaan  atau  institusi  yang  ingin memanfaatkan lulusan perguruan tinggi.

Apalagi,  pada  gilirannya  pertanyaan  kritis tersebut akan bermuara pada dua hal yang sangat dikotomis. 

Pertama,  status Akreditasi  Perguruan  Tinggi (APT)  bisa  diyakini sebagai  simbol  kehebatan  institusi   untuk konteks  pendidikan tinggi,  sebab, masyarakat  sangat  terbiasa  dengan  kondisi  di mana nama  besar  institusi atau perguruan Tinggi dengan status akreditasi yang baik atau sangan baik (B atau A) sudah  dipersepsi memiliki nilai lebih begitupun sebaliknya.

Kedua, keyakinan  yang  berlebihan  itu kemudian membawa ‘’korban’’, yaitu lulusan perguruan tinggi dengan status akreditasi kurang baik, kendati secara personal  memiliki  performa  akademik  dan kepribadian  yang  baik. 

Jika  pengguna  lulusan hanya  melihat  dan  meminta  lampiran  status  Akreditasi  Perguruan  Tinggi (APT)  almamater  pencari  kerja,  maka  pencari kerja akan tersingkir sebelum bertanding.

Mencermati  perkembangan  masyarakat  dan pengguna lulusan perguruan tinggi yang semakin kritis dan  cerdas,  status  Akreditasi  Perguruan  Tinggi (APT)  sangatlah  penting dan tidak boleh diabaikan oleh siapapun, apalagi perguruan tinggi swasta yang ada di daerah.

Argumentasi  yang  bisa  dikemukakan  di  sini adalah status  Akreditasi  Perguruan  Tinggi (APT)  merupakan  pertanggungjawaban atau  akuntabilitas  publik  tentang  kepastian terpenuhinya  atau  bahkan  terlampauinya standar  yang ditetapkan oleh Undang-Undang (UU).

Di wilayah Kopertis Wilayah IX Sulawesi, dari 33 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang memiliki fakultas atau program studi ilmu hukum, masih berbeda-beda peringkat akreditasinya. 

Perguruan Tinggi Swasta  (PTS) yang ada diwilayah Ajattapareng dan Sul-Bar misalnya, baru 2 Perguruan Tinggi Swasta (PTS),  khusus untuk program studi ilmu hukum yang memiliki peringkat akreditasi B, salah satunya adalah STIH Cokroaminoto Pinrang, Jln Teuku Umar No 36 Pinrang.

Dengan demikian urgensi  Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) yang ada di daerah tetap menjadi nilai dan hal yang sangat penting serta menjadi  legitimasi  yang sangat dominan bagi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang ada di daerah. 

Dengan  kata  lain,  secara  kelembagaan, status  Akreditasi  Perguruan  Tinggi (APT)  melekat  dan  menjadi  ‘’wajah’’  yang bisa ditatap secara terang oleh siapapun.