Tidak ada yang berani pasang badan untuk presiden sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Andi Widjajanto.

Kasus ini bisa mendegradasi kewibawaan presiden bila tidak ada satu pun pejabat yang mau bertanggung jawab.

Artinya, presiden sendiri yang akhirnya dipaksa untuk bertanggung jawab sebagai pihak yang menandatangani PP.

Mengutip pernyataan yang sering diucapkan oleh Presiden yakni bila melakukan kesalahan harap tahu diri, tentunya presiden menginginkan siapa pun yang berbuat kesalahan harus berani bertanggung jawab.

Maka untuk membuktikkan ucapannya, bisa saja presiden mencopot para pejabatnya. Namun, tidak bisa dipastikan pejabat mana yang akan dicopot, yang jelas presiden akan mencari "kambing hitam" yang tepat. Dan bila ini yang terjadi, maka reshuffle sudah di depan mata.

Kasus di atas bila dikaitkan dengan isu reshuffle terasa menemukan alurnya. Sebagaimana diketahui beberapa hari lalu bergulir pernyataan dari politisi PDIP akan adanya reshuffle, ada juga kabar keinginan Partai Golkar yang ingin menambah kursi di kabinet dan yang terhangat adalah isu kesediaan Partai Gerindra untuk masuk kabinet.

Oleh karena itu, bisa jadi kegaduhan tentang kenaikan biaya STNK dan BPKB akan dijadikan pintu masuk oleh presiden untuk melakukan reshuffle.