TRIBUNNEWS.COM - Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) DPD DKI Jakarta, Ari Tri Priyono mengatakan pihaknya mengapresiasi program sejuta rumah murah yang dicanangkan Presiden Jokowi.

Ari Tri Priyono menerangkan, mereka bakal segera menggelar musyawarah nasional kelima. Salah  satu yang dibahas yakni program rumah milik Jokowi itu.

"Ini adalah upaya APERSI untuk mendukung Program Seiuta Rumah yang telah dicanangkan oleh Presrden Joko Widodo dalam membangun rumah khususnya untuk MBR," kata Ari dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (24/8/2017).

Dikatakan Ari, soal pembangunan perumahan permasalahan yang dihadapi semata-mata bukanlah aspek fisik dalam membangun rumah., melainkan terkait dengan beberapa sektor dalam hal pengadaan. Sebut saja regulasi, pertanahan, bahan bangunan, lingkungan hidup dan aspek sosial ekonomi budaya masyarakat. 

"Penyediaan perumahan memenuhi prinsip yang layak serta teriangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah pondasi sekaligus prasyarat bagi setiap orang untuk dapat bertahan hidup," kata dia.

Dia menambahkan, hal itu juga diatur di undang-undang Nomor 1 Tahun 2011, tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman bahwa pembangunan perumahan yang memenuhi kelayakan serta keterjangkauan adalah suatu keharusan untuk diselenggarakan oleh Pemerintah.

"Sehingga nanti di munas, kami hadirkan tema Apersi sebagai pilar utama pelaksana pembangunan perumahan dalam mensukseskan program sejuta rumah," sambung dia.

Nanti di munas itu akan dikupas tuntas program sejuta rumah untuk rakyat, mulai dari problematika hingga solusinya apa. Selain itu, mereka juga mengevaluasi program kerja nasional DPP Apersi masa bakti tahun 2013 hingga 2017.

Lalu menetapkan program umum dan kebijakan organisasi pada periode 2017-2021 dan juga memilih DPP Apersi masa bakti 2017 2021 yang visioner, kapabel, berdedikasi dan tangguh dalam memperjuangkan kepentingan anggota. 

Munas ini akan digelar di Hotel Kempinksi pada 28 dan 29 Agustus dan dihadiri sejumlah menteri yang siap membicarakan masalah sejuta rumah murah ini.