Tribunners

Tribunners / Citizen Journalism

Desentralisasi Korupsi

Sebanyak 19 perkara merupakan hasil OTT, dan 72 tersangka dari pelbagai kalangan; kepala daerah, penegak hukum dan anggota dewan.

Editor: Hasanudin Aco
Desentralisasi Korupsi
TRIBUNNEWS/HERUDIN

Oleh: Syamsuddin Radjab
Dosen HTN UIN Alauddin Makassar dan Direktur Eksekutif Jenggala Center

TRIBUNNEWS.COM - Seolah tanpa henti, KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat pemerintah daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor) terhadap Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra bersama Asrun calon Gubernur Sulawesi Tenggara usungan PAN, PDIP, PKS, Hanura dan Gerindra pada Selasa (27/2/2018) malam dalam kasus suap dan saat ini masih dalam pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK.

Sebelumnya, Bupati Subang, Jawa Barat, Imas Aryumningsih pada Rabu (14/2/2018) pagi terkait perizinan bersama tujuh orang lainnya dan langsung digelandang ke kantor KPK, Kuningan, Jakarta.

Bupati Subang sebelumnya, Ojang Sohandi, juga di tangkap KPK melalui OTT pada Senin (11/4/2016) karena menyuap jaksa Fahri Nurmallo, ketua tim Kejati Jawa Barat yang menangani kasus korupsi anggaran BPJS 2014 agar diringankan hukumannya.

Sepanjang awal tahun 2018 ini, setidaknya, KPK telah menangkap tujuh kepala daerah termasuk Imas yakni Abdul Latif, Bupati Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan (4/1/2018), Yahya Fuad, Bupati Kebumen, Jawa Tengah (23/1/2018), Marianus Sae, Bupati Ngada dan juga calon Gubernur NTT (11/2/2018), Rudi Erawan, Bupati Halmahera Timur, Maluku (12/2/2018), Zumi Zola, Gubernur Jambi, telah ditetapkan sebagai tersangka (2/2/2018), dan Nyono Suharli Wihandoko, Bupati Jombang, Jawa Timur (3/2/2018). Mereka ditangkap karena penerimaan suap, gratifikasi proyek, jual beli jabatan, uang ketok palu (APBD) dan lain-lain.

Demikian pula tahun 2017, KPK menangkap beberapa pejabat daerah seperti Ridwan Mukti, Gubernur Bengkulu (21/6/2017), Achmad Syafii, Bupati Bangkalan, Jawa Timur (2/8/2017), Siti Mashita, Wali Kota Tegal, Jawa Tengah (29/8/2017), OK Arya Zulkarnain, Bupati Batubara, Sumatera Utara (14/9/2017), Edy Rumpoko, Wali Kota Batu, Jawa Timur (17/9/2017), Tubagus Iman Ariyadi, Wali Kota Cilegon, Banten (22/9/2017), Rita Widyasari, Bupati Kutai Kertanegara (29/9/2017), dan Taufiqurrahman, Bupati Nganjuk, Jawa Timur (25/10/2017).

Dalam laporan akhir tahun 2017, KPK merilis 12 kepala daerah terlibat korupsi, melibatkan pejabat pemerintahan daerah maupun pusat sebanyak 43 orang dari pejabat eselon 1 hingga eselon 4.

Pihak swasta 27 kasus dan anggota DPRD maupun DPR sebanyak 20 kasus dengan dominasi kasus suap sebanyak 93 perkara, 15 perkara pengadaan barang dan jasa serta tindak pidana pencucian uang sebanyak 5 kasus.

Sebanyak 19 perkara merupakan hasil OTT, dan 72 tersangka dari pelbagai kalangan; kepala daerah, penegak hukum dan anggota dewan.

Korupsi Berkelanjutan

Halaman
123
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
berita POPULER
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas