Krisis Legitimasi

EU yang dibangun dengan semangat regionalisme dan bebasnya perpindahan orang, barang, dan kapital itu kini menghadapi resistensi dari para anggotanya sendiri. Para anggotanya, atau tepatnya sebagian rakyat di negara anggotanya, mulai merasa EU tidak memberi manfaat lebih dari “biaya” yang dikeluarkannya.

Hantaman pertama adalah krisis utang di Yunani yang merembet ke Portugal, Spanyol, Siprus hingga Italia.

Penyatuan mata uang itu membuat krisis di satu negara berakibat sistemik bagi kawasan. Ibarat satu lubang di bagian tertentu membuat satu kapal tenggelam.

Merkel yang pontang-panting mencoba menyelamatkan krisis Euro yang hampir berbarengan dengan banjir pengungsi malah mendapat caci-maki dari sebagian rakyatnya.

Suaranya yang menurun merupakan “hukuman” dari rakyat kepada Kanselir yang memasuki periode kepemimpinannya yang keempat itu.

Ganjalan terhadap eksistensi EU lainnya datang dari utara, yaitu Rusia dalam krisis Krimea di Ukraina. Wilayah ini memang menjalani sejarah yang mengharu-biru.

Pernah menjadi bagian imperium Ottoman pada 1400-an, Krimea kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah Rusia, sejak masa kerajaan hingga periode Uni Soviet. Pada saat Uni Soviet bubar, Krimea sempat berharap menjadi negara independen, namun akhirnya menjadi bagian dari Ukraina.

Menyusul kerusuhan di Ukraina pada 2014 (yang oleh sebagian orang disebut Revolusi Martabat) hinga berujung kaburnya Presiden Victor Yanukoviych, Rusia menguasai Krimea dengan cara mendukung gerakan demonstrasi yang mengambil-alih parlemen.

Banyak pihak menuduh, kerusuhan tersebut merupakan buatan Rusia. Bagi EU dan banyak negara, krisis yang oleh banyak media Barat disebut aneksasi Rusia terhadap Krimea ini mengkhawatirkan karena Ukraina merupakan salah satu titik strategis secara geopolitik dengan EU.

Ia bersinggungan langsung dengan negara anggota EU eks-komunis seperti Rumania, Slovakia, atau Polandia. Selain itu, krisis Krimea dikhawatirkan menyuburkan separatisme di Eropa.

Hantaman terbesar tentu saja referendum yang menunjukkan rakyat Inggris memilih untuk keluar dari EU alias Brexit.

Terlepas dari dugaan rekayasa komunikasi via media sosial, public mood yang tertangkap saat itu adalah tergerusnya rasa berdaulat dan deprivasi akibat terbukanya pasar tenaga kerja intra-EU. Sebagai salah satu negara makmur di Eropa, Inggris menjadi lampu terang yang menarik bagi laron-laron imigran.

Data 2016 menunjukkan bahwa dalam tiga tahun sejak 2013, Inggris ketambahan penduduk (imigrasi netto) sebesar 285.000 jiwa, atau sekitar 0.4% dari total populasi tiap tahun (Fortune).