Penulis: Jasra Putra
Komisioner KPAI Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak

Mengalahkan faktor keselamatan dengan lebih memperhatikan potensi keuntungan belaka dari memanfaatkan kondisi penumpang, menjadi gambaran bisnis transportasi massal yang menyebabkan kapal tenggelam di Danau Toba, Senin (18/6/2018).

Yang meninggalkan duka mendalam bagi 200 korban, 164 orang hilang, dan didalamnya ada 30 anak menjadi korban.

Sayangnya kejadian ini tidak menjadi warning bersama, dan secara beruntun terjadi di Pulau Sebatik, Jumat (29/6/2018) akibat tabrakan speedboat tanpa penerangan, yang menyebabkan 2 anak menjadi korban dari 20 penumpang.

Terakhir di Selayar 1 bayi ditemukan, 1 bayi meninggal dari 12 orang, yang membawa 139 penumpang.

Kemungkinan korban anak dapat bertambah lagi, kalau melihat proses pencarian yang belum selesai.

Ajang memanfaatkan liburan bagi anak-anak harusnya membawa kebahagiaan bukan berakhir tragis.

Padahal tradisi liburan dan mudik sudah menjadi ajang rutin di Negara Kepulauan ini.

Baca: Gunung Agung Erupsi Lagi Pukul 00.37 Wita

Sayangnya ajang ini menjadi ‘setor nyawa’ akibat lebih mengedepankan faktor pasar dibanding keselamatan.

Padahal ada regulasi dan standard yang sudah ditetapkan Kementerian Perhubungan dalam penyelenggaraan jasa transportasi massal.

Indonesia yang didominasi negara kepulauan, tak bisa dielakkan, transportasi laut menjadi kebutuhan utama.

Kejadian beruntun harusnya menjadi pembelajaran, bahkan pengulangan kejadian seharusnya menjadi ajang koreksi besar besaran bagi Kementerian Perhubungan sebagai penjaga regulasi keselamatan dan standard keamanan pada bidang transportasi.

Visi misi Presiden di bidang maritim harusnya menjadi perhatian besar pemerintah pusat dan daerah, dengan menjaga transportasi laut yang layak dan memenuhi standard.

Apalagi pemerintah sedang giat membangun infrastruktur yang berhubungan dengan transportasi massal, yang harusnya seirama juga terjadi di lautan dengan ‘tol laut’ nya.