TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia sebagai negara yang berpenduduk Muslim sedang dan senantiasa terus berjuang melakukan konsolidasi demokrasi.

Ujian kehidupan berbangsa telah banyak dilalui, termasuk ketika tumbangnya rezim otoriter orde baru yang kemudian diganti dengan orde reformasi.

Demikian dikemukakan Sunanto, calon Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah dalam keterangannya, Rabu (21/11/2018).

"Tantangan era reformasi menghapus kemiskinan, korupsi kolusi nepotisme, melawan kebodohan, membangun demokrasi substansial, mewujudkan kesejahteraan sosial, dan membangun hubungan kewargaan yang egaliter, beradab, dan berkemajuan masih menjadi pekerjaan rumah yang belum bisa terselesaikan dengan baik," ujar Sunanto.

Cak Nanto, sapaan akrab Sunanto mengatakan dalam konteks inilah Pemuda Muhammadiyah (PM) merasa terpanggil untuk melakukan dakwah kebaikan (fastabiqul khairat) dalam ruang dialektis sejarah republik Indonesia.

Yakni sebagai sebuah organisasi otonom Muhammadiyah, PM memiliki visi mewujudkan cita-cita ke-Indonesiaan dan ke-Islaman sekaligus

"PM yang kini berusia 83 tahun memiliki tujuan yang tidak berbeda dengan lahirnya Muhammadiyah yang telah berusia satu abad lebih. Baik Muhammadiyah maupun PM terhitung lebih tua dari usia Republik Indonesia," ujar Cak Nanto.

Karena itu, kata dia, sebagai organisasi yang ikut ambil bagian dari proses berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), PM berkewajiban untuk mempersembahkan yang terbaik demi terwujudnya cita-cita kebangsaan dan keumatan.

"Upaya yang hendak dilakukan PM juga tidak lepas dari inspirasi Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 148 sebagai mana telah kami ketengahkan di atas," ujarnya.

Dalam konteks ini, menurut dia, maka Muktamar ke-17 PM yang akan dilaksanakan di Jawa Tengah pada November 2018 dengan menggembirakan da’wah Islam, memajukan Indonesia wajib mengambil berbagai keputusan strategis.

"Baik putusan arah kebijakan organisasi atau putusan kepemimpinan. Di sisi lain, tindakan evaluasi atau koreksi terhadap perjalanan organisasi selama empat tahun belakangan merupakan satu keharusan," ujarnya.

Sebab jangan sampai abai dengan peringatan yang pernah dilontarkan filsuf Rene Descartes yang menyatakan “kehidupan yang tidak terkoreksi, tidak layak untuk diteruskan”.

"Kepemimpinan yang dilahirkan muktamar PM harus hirau terhadap berbagai problem kebangsaan dan keumatan. Ketimpangan sosial, intoleransi, extrimisme, kebodohan, kemiskinan, oligarki ekonomi dan politik, dan perilaku buruk elit politik, serta beragam persoalan harus mejadi perhatian penting dan PM harus menjadi agen perubahan yang selaras dengan kehendak sejarah," papar Cak Nanto.

Kata dia, sudah saatnya PM membangun blok historis perubahan ke arah yang lebih baik dan berorientasi jangka panjang. Blok historis PM diwujudkan dengan membangun agenda perubahan yang serius dan berkelanjutan.