Oleh : Sofyano Zakaria *)

PUBLIK  mengeluhkan mengenai peningkatan jumlah perokok di Indonesia yang cukup fantastis, menjangkau "pasar baru" termasuk kelompok perokok pemula, anak anak dibawah umur, kelompok perempuan yang sebenarnya di masa lampau sangat sedikit perempuan merokok, namun "sekarang" sudah terbiasa terlihat kaum hawa merokok .

Meningkatnya jumlah perokok pada dasarnya bisa dinilai sebagai keuntungan tersendiri bagi pemerintah.

Dengan meningkatnya jumlah perokok maka penerimaan negara dari cukai rokok juga meningkat.

Akibatnya, terjadi perbedaan kepentingan antara publik yang memandang rokok membahayakan kesehatan dengan pemerintah yang "menjadikan" rokok sebagai sumber penerimaan penting.

Perbedaan ini tentu saja perlu dijembatani. Salah satunya adalah melalui kebijakan cukai.

Secara teori, cukai adalah pungutan terhadap barang konsumsi yang menimbulkan eksternalitas atau dampak buruk.

Sehingga "barang" ini perlu ditekan penggunaannya melalui instrumen perpajakan dan cukai.

Pengalaman negara lain, kebijakan cukai tinggi sanggup menekan konsumsi tembakau dan rokok.

Baca: Libatkan KPK untuk Pengawasan, Agar Penerimaan Cukai Rokok Maksimal

Namun pada pengalaman Indonesia, cukai rokok nyaris terbukti diterapkan sebagai instrumen fiskal.

Kebijakan cukai hanya didasarkan pada inflasi dan target pertumbuhan ekonomi.

Selama ini cukai rokok hanya naik antara 5-10 persen setiap tahun.

Baru tahun 2020 nanti cukai rokok akan dinaikkan sampai angka 25 persen. Dan semoga Pemerintah tidak mundur dari kebijakan ini.

Kebijakan kenaikan cukai rokok di tahun 2020 tersebut tentu diharapkan dapat mendorong kenaikan harga rokok.