Tribunners
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Tribunners / Citizen Journalism

Desa Siluman: Sri Mulyani Vs Abdul Halim

Menurutnya, tidak ada desa fiktif, termasuk di Konawe. DD di sana, katanya, ada pertanggungjawabannya.

Desa Siluman: Sri Mulyani Vs Abdul Halim
Ist/Tribunnews.com
Dr Drs H Sumaryoto Padmodiningrat MM 

Oleh: Sumaryoto Padmodiningrat

TRIBUNNEWS.COM - Entah klaim siapa yang benar. Pun, bagaimana bisa klaim satu menteri berbeda dengan menteri lainnya, padahal mereka ada di dalam satu kabinet yang sama, yakni Kabinet Indonesia Maju (KIM).

Ketika Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim ada desa siluman atau fiktif yang menerima kucuran Dana Desa (DD), Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar justru membantahnya. Ini tak elok bagi KIM, dan tak elok pula bagi debut Abdul Halim sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Senin (4/11/2016), Sri Mulyani di hadapan Komisi XI DPR RI menyatakan muncul desa baru yang tidak berpenduduk atau desa siluman alias fiktif hanya untuk mendapatkan DD.

Padahal, alokasi DD dari tahun ke tahun terus meningkat, yakni Rp 20,67 triliun pada 2015, Rp 46,98 triliun pada 2016, Rp 60 triliun pada 2017, Rp 60 triliun pada 2018, Rp 70 triliun pada 2019 hingga Rp 72 triliun pada 2020 untuk sekitar 74.900 desa di Indonesia.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyampaikan diduga ada 34 desa yang bermasalah di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, tiga desa di antaranya fiktif, sementara 31 desa meski keberadaannya nyata, surat keputusan pembentukan desanya dibuat dengan tanggal mundur (back date).

Saat desa tersebut dibentuk, sudah ada moratorium dari Kementerian Dalam Negeri, sehingga untuk mendapatkan DD, tanggal pembentukannya harus dibuat mundur.

Desa yang terus mendapat kucuran dana, meski diketahui bermasalah, ialah Desa Ulu Meraka di Lambuya, Desa Uepai dan Desa Moorehe di Uepai.

Meski demikian, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Konawe menjamin anggaran DD yang telah disalurkan pemerintah pusat ke daerah tidak disalurkan ke ketiga desa itu.

Desa-desa tersebut diidentifikasi tidak sesuai prosedur karena menggunakan dokumen yang tidak sah sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau daerah atas DD dan alokasi DD yang dikelola beberapa desa di Konawe tahun anggaran 2016 sampai 2018.

Halaman
1234
Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Hasanudin Aco
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas