Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email: redaksi@tribunnews.com.
Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.
Kalau Bukan Tikus, Jangan Takut Kucing
Alhasil, kalau memang bukan "tikus" maka jangan takut dengan "kucing", baik kucing hitam atau pun kucing putih.
Editor: Hasanudin Aco
Mengapa mereka enggan, apakah rencana masuknya Ahok ke BUMN akan mengusik kenyamanan dan kepentingan mereka?
Kalau memang Ahok dikonotasikan sebagai "kucing" yang akan menerkam "tikus", kalau memang merasa bukan "tikus", mengapa harus enggan atau bahkan takut akan kehadiran "kucing"?
Sudah bukan rahasia lagi bahwa kinerja dan karakter pegawai BUMN dikonotasikan 11-12 dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlanjur happy dengan kenyamanan dan kemapanan, serta sedikit anti terhadap perubahan dan pembaruan.
Kedua, kita juga menangkap kesan yang menolak Ahok adalah mereka yang kurang ramah terhadap kebinekaan atau pluralisme, meski hal itu tak terungkap secara eksplisit. Mereka seolah menjadikan Ahok sebagai musuh bersama atau common enemy sepanjang hayat dikandung badan.
Di sisi lain, ada kalanya pegawai justru menjadi "beban" negara atau BUMN.
Simak saja pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahwa 70% Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan untuk belanja atau gaji pegawai. Di pusat pun gambarannya mungkin tak terlalu jauh.
Itulah kira-kira yang melatari Presiden Joko Widodo untuk melakukan pemangkasan pejabat eselon 1 dan eselon 2 yang langsung dilaksanakan Menteri BUMN Erick Thohir. Kini banyak pejabat di kementerian dan BUMN deg-degan.
Ada pula ketika BUMN merugi, para pejabat di level direksi dan manajemennya tetap mendapatkan tantiem atau bonus. Logika bisnis semacam apakah itu? Logika normalnya, kalau perusahaan merugi, pegawai tak dapat bonus.
Bila Ahok masuk BUMN, mungkin ia bisa diharapkan membenahi semua itu.
Lantas, adakah hak mereka menolak Ahok? Bukankah pemegang saham mayoritas BUMN-BUMN itu adalah pemerintah? Ketika pemerintah hendak menempatkan seseorang di sebuah BUMN, apa hak mereka untuk menolak?
Itulah pertanyaan yang harus kita renungkan. Prinsipnya, kalau memang bukan "tikus", jangan pernah rakut terhadap kehadiran "kucing". Apalagi terkadang ada tikus yang justru dapat mengalahkan kucing.
Dr Drs H Sumaryoto Padmodiningrat MM: Mantan Anggota DPR RI.
