Bidang ini diketuai oleh AKBP Drs. Joko S, M.T.

Bidang pemeriksaan ini bertugas pemeriksaan teknis kriminalistik terhadap barang bukti berupa kecelakaan kerja, laka lantas kebakaran dan kejahatan jaringan internet/intranet (cyber network) baik dari komputer, handphone dan lainnya serta uji kebohongan menggunan lie detector

4. Bidang Kimia, Toksikologi, dan Biologi Forensik (KIMBIOFOR)

Pada bidang ini, kasus terbanyak yang sering ditangani adalah terkaitu digital forensik/IT dengan tindak pidana berupa pornografi dan mengenai kasus-kasus yang melanggar UU ITE

Bidang ini diketuai oleh AKBP Arif A, M.T.

Bidang pemeriksaan ini bertugas pemeriksaan teknis kriminalistik terhadap barang bukti kimia (seperti bahan kimia obat, alkohol, miras, oplosan, BBM, oli, logam), toksikologi (seperti keracunan/keracunan massal, sianida, arsenic, HbCO, blood alkohol , pestisida, insektisida herbal) atau barang bukti biologi (meliputi serologi, substansi golongan darah, DNA, sperma)

5. Bidang Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya forensik (NARKOBAFOR)

Bidang ini diketuai oleh AKBP Imam Mukti, Apt., M.Si.

Bidang pemeriksaan ini bertugas pemeriksaan teknis kriminalistik terhadap barang bukti narkotika (seperti ganja, MDMA/ekstasi, metamfetamin/shabu2, AB-fubinaca, AB-chminaca,  urin/darah, heroin, candu, morphin, karisoprodol), psikotropika (seperti diazepam, nitrazepam, nimetazepam, alprazolam) dan obat berbahaya (seperti leksotan, efidrin, trihesifenidil, dekstrometropan, tramadol, pseudoefedrin, guaiafenisin.

Kasus Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya merupakan kasus terbanyak yang ditangani POLDA JATIM dari kesemua subbidang yang ada.

BAGAIMANA PERAN LABORATORIUM FORENSIK?

Proses penegakan hukum  harus berpedoman pada hukum pembuktian yang merupakan sebagian dari KUHAP yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti serta kewenangan hakim untuk menerima dan menilai suatu pembuktian.

Sistem pembuktian, macam-macam alat bukti dan kekuasaan pembuktian diatur dalam pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah untuk menyakinkan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi san terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Macam-macam alat bukti agar dapat membuktikan pelanggaran yang terjadi yang dilakukan oleh suatu pelaku diatur dalam pasal 184 KUHAP yang terdiri antara lain: