Selama ini banyak instiusi penting yang bekerja memberantas korupsi yaitu KPK, Kejaksaan, Kepolisian dan Pengadilan maupun Tim Saber Pungli.

Sebagai upaya memberikan efek jera, terhadap pelaku yang terbukti korupsi sebaiknya tidak hanya dihukum penjara dengan seberat-beratnya dan mengembalikan uang korupsi ke kas negara namun juga perlu dimiskinkan dengan menggunakan regulasi anti pencucian uang.

Tindakan yang keras untuk koruptor baik secara hukum maupun administrative setidaknya memberikan dampak mengurangi niat orang lain untuk melakukan korupsi.

Meskipun pendekatan penindakan atau penegakan hukum tetap penting dan harus dilakukan namun langkah ini masih dinilai belum mampu menyelelesaikan semua masalah korupsi di negeri ini.

Oleh karenanya pemberantasan korupsi sebaiknya tidak saja berfokus pada upaya penindakan namun juga harus berkesinambungan dengan upaya pencegahan antikorupsi.

Upaya-upaya pencegahan korupsi harus tetap menjadi prioritas untuk mempersempit ruang gerak para koruptor untuk mencuri uang rakyat maupun melakukan penyimpangan.

Sesungguhnya di lingkungan eksekutif, legislative dan yudikatif sudah banyak program anti korupsi yang ditawarkan dalam rangka mencegah adanya penyimpangan atau praktik korupsi.

Namun yang sangat diperlukan saat ini adalah memastikan program pencegahan tersebut dilaksanakan sungguh-sunguh dan bukan sekedar seremoni belaka.

Namun demikian langkah penindakan dan pencegahan anti korupsi tersebut hanya akan berjalan dengan baik jika didukung dengan komitmen yang kuat dari pemimpin dimasing-masing lembaga, baik di lingkungan eksekutif, legislative dan yudikatif.

Sinergisitas antar lingkungan kekuasaan dan penegak hukum akan menjadi faktor pendorong yang efektif dalam memerangi korupsi di negeri ini.

Lembaga pemberantasan korupsi yang sudah ada sebaiknya juga harus diperkuat bukan justru sebaliknya diperlemah atau dibubarkan.

Selain langkah represif dan preventif, upaya pemberantasan korupsi akan sangat efektif jika dilakukan melalui pendidikan moral dalam rangka menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada masyarakat sejak usia dini maupun dalam lingkup keluarga.

Nilai-nilai anti korupsi yang dimaksud antara lain kejujuran, kepedulian, kemandirian, keadilan, tanggung jawab, kerja sama, sederhana, keberanian dan kedisiplinan. Intinya adalah agar membiasakan setiap individu atau keluarga untuk berperilaku anti korupsi setiap harinya dan dimanapun ia berada.

Pada akhirnya untuk mengingatkan semua pihak agar tetap berkomitmen anti korupsi ataupun terus berjuang melawan korupsi sebaiknya tidak hanya dilakukan setahun sekali atau setiap tanggal 9 Desember semata.

Perlu dibangun kesadaran bagi seluruh elemen masyarakat, aparatur negara, para pejabat maupun pemimpin di negeri ini bahwa setiap hari adalah hari anti korupsi. Artinya setiap hari tidak boleh lakukan korupsi dan setiap hari harus memberantas korupsi.