Sebagai perbandingan, selama 60 hari kerja, kurang dari 10 kali Doni meninggalkan Graha BNPB. Dua kali ke Istana Negara.

Sekali ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dua kali ke RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Sekali ke Terminal Pulogebang, Jakarta Timur, dan beberapa acara lain.

Nah, selama beraktivitas di lingkungan Graha BNPB, juga banyak catatan yang menarik. Jika dirunut tentu sangat panjang. Sekadar menyebut satu contoh, adalah saat suatu hari ia mengenakan Pakaian Dinas Harian (PDH) TNI-AD, lengkap dengan tiga bintang di pundak, serta berbagai brevet d dada kiri.

Hari itu, dan beberapa hari setelahnya, foto-foto dan berita-berita Doni Monardo mengenakan seragam militer (PDH) viral. Tidak sekadar viral, tapi juga disergai berbagai komen dari masyarakat luas sampai ke teman-teman terdekat.

Bahkan saat konferensi pers, para wartawan kelihatan sekali surprise melihat penampilan Doni yang biasanya mengenakan ham dan rompi BNPB, hari itu tampil dengan PDH perwira tinggi TNI-AD. Sejumlah wartawan (umumnya berusia muda), menampakkan ekspresi “melongo”, seolah baru sadar, bahwa Doni Monardo adalah militer aktif. Jenderal bintang tiga.

Suasana itu terbawa sampai ke akhir jumpa pers. Usai Doni Monardo mengakhiri keterangan, biasanya disusul dengan sesi tanya jawab. Nah, di sesi tanya jawab, terjadilah kejadian yang tidak biasa. Jika hari-hari biasa para wartawan beradu tunjuk jari, hari itu sepi. Nyaris tidak ada satu pun yang mengajukan pertanyaan.

Antara masih surprise dengan PDH yang dikenakan, atau segan bertanya, demi memandang tiga bintang di pundak Doni Monardo. Entahlah, yang jelas baju PDH Donj yang dikeluarkan dari lemari menjadi saksinya.

Berita “Miring”

Catatan lain, adalah hari-hari saat Doni Monardo cukup dibuat galau akibat berita media yang “miring”.

Dalam 60 hari, setidaknya ada dua berita miring yang –diakui atau tidak—membuat Doni Monardo hari-hari itu agak “pelit senyum”.

Yang pertama, saat ia seperti “dibenturkan” dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Topiknya tentang pelonggaran izin operasional bagi transportasi umum. Atas kebijakan tersebut, statemen Doni yang kemudian viral dan dipotong lalu disebar-luarkan adalah pernyataan yang berbunyi, “Kebijakan Menteri Perhubungan belum tentu salah, tapi kebijakan pemerintahnya yang bisa membingungkan masyarakat.”

Doni gerah karena merasa bukan begitu kalimat yang ia maksud. Doni, atas berkembangnya berita yang menyorot kebijakan Menhub tadi mengatakan, “Kebijakan Menteri Perhubungan belum tentu salah, tetapi pemberitaannya yang membingungkan masyarakat.”

Bergantinya kata “pemberitaan” dengan “pemerintahan” tentu saja sebuah perbedaan yang sangat jauh. Oleh sebagian kalangan, pernyataan yang keliru tadi bahkan di-croping lalu di-share di berbagai platform medsos. Tak pelak, Doni pun seperti sedang dibenturkan dengan Menhub (pemerintah).