Benar bahwa proses ini akan berjalan secara bertahap namun adanya pandemi Covid-19 diperkirakan akan mempercepat proses ini.  Persoalan pokoknya adalah bagaimana dengan nasib para pekerja yang tidak lagi dibutuhkan dalam proses produksi ini.

Berapa banyak tenaga manusia yang tersingkir akibat dari transformasi tatanan normal baru ini.  Akankah mereka yang kena PHK akibat COVID-19 sekarang bisa kembali mendapatkan pekerjaannya dalam tatanan normal baru pasca COVID-19?

Nasib para pekerja  

Pandemi COVID-19 memicu terjadinya peningkatan jumlah pengangguran terbuka.  KADIN mencatat bahwa terdapat sekitar 6 juta orang karyawan yang dirumahkan dan/atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).  Dengan demikian kini jumlah pengangguran terbuka berjumlah 13 juta orang (10%).  Fase normal baru yang diharapkan akan menggerakkan perekonomian belum tentu mampu menjawab persoalan pengangguran ditengah pandemi.

Tidak ada jaminan para pekerja yang terkena PHK atau dirumahkan akan mendapat pekerjaannya kembali.  Ada beberapa sektor kegiatan usaha yang dalam waktu dekat tidak dapat beroperasi karena lamanya pemulihan yang dibutuhkan, sementara sektor-sektor yang bisa beroperasi akan menerapkan protokol kesehatan sehingga tidak akan bekerja dalam kapasitas semula.  Juga banyak perusahaan yang sudah mengalami kesulitan keuangan menyebabkan mereka belum tentu bisa beroperasi normal terlebih jika tidak mendapatkan bantuan likuiditas dari pemerintah.

Hal ini, bersama dengan potensi pergeseran tren baru ke arah automatisai dan digitalisasi dalam jangka menengah membuat nasib para pekerja menjadi tidak menentu pada era normal baru.  Benar, akan ada lapangan kerja baru yang tercipta, namun demikian, lapangan kerja baru belum bisa diketahui secara persis jenis dan jumlahnya.   

Dalam kondisi ini, kebijakan dan program pendidikan dan pelatihan kerja yang berkesinambungan bagi mereka yang menganggur dan terkena PHK/dirumahkan diperlukan agar mereka dapat beradaptasi dengan tatanan normal baru dalam dunia ketenagakerjaan.

Baca: Jurus China Lawan Blacklist Ekonomi Donald Trump: Hadirkan Investor Asing, Termasuk dari AS

Peningkatan kompetensi dan kapasitas sumberdaya manusia yang relevan dengan tatanan normal baru dalam dunia ketenagakerjaan akan sangat menentukan siap tidaknya tenaga kerja untuk memasuki era normal baru ini. 

Sistem pendidikan dan pelatihan pun harus disesuaikan dengan tuntutan  tatanan normal baru dimana physical distancing menjadi norma utama. Saat ini sudah banyak universitas di luar negeri yang secara bertahap mengalihkan  kegiatan perkuliahan melalui online classroom.

Tatap muka secara langsung mungkin masih diperlukan tapi tidak lagi merupakan yang utama. Untuk itu ekosistem pendidikan dan pelatihan, infrastrukur teknologi informasi dan akses internet yang handal dan berkualitas menjadi prasyarat utama bagi terlaksananya model pelatihan yang efektif dan efisien.

Dalam konteks ini program kartu prakerja yang sekarang sedang dijalankan dapat menjadi bagian dari model pelatihan guna menghadapi tatanan normal baru.  Model pelatihan yang mengandalkan proses digitalisasi dari awal sampai akhir diharapkan dapat menjadi jawaban bagi tenaga kerja yang memerlukan pengembangan kompetensi secara berkesinambungan yang sesuai dengan tuntutan era paska Covid-19. 

Manusia merupakan aspek terpenting dalam ekonomi dan tidak boleh dihilangkan dalam aktivitas perekonomian  Namun tuntutan normal baru adalah sebuah keniscayaan  dimana tenaga kerja manusia mungkin tidak lagi terlalu dibutuhkan untuk beberapa kegiatan ekonomi di sektor-sektor tertentu.

Baca: Faisal Basri: Siap-siap, Pertumbuhan Ekonomi Bisa Minus 3,9 Persen

Sehingga manusia dituntut untuk melakukan transformasi dan penyesuaian dengan tatanan normal baru. Dalam konteks itulah pemerintah harus secara serius dan sistematis melaksanakan berbagai program pelatihan untuk memastikan kesiapan tenaga kerja dalam menyongsong tatanan ekonomi normal baru.

Jika ini tidak dilakukan, kelompok masyarakat yang tersingkirkan dari tatanan normal baru bisa menjadi beban sosial dan ekonomi yang dapat membahayakan sendi kehidupan masyarakat dan bangsa.