Tribunners
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Tribunners / Citizen Journalism

Pengangkatan Anggota Direksi dan Komisaris BUMN oleh Erick Thohir Telah Konstitusional

Dengan demikian BUMN hanya penyelenggara usaha bukan penyelenggara pemerintahan.

Pengangkatan Anggota Direksi dan Komisaris BUMN oleh Erick Thohir Telah Konstitusional
ist
Widad Thalib. 

Oleh: Widad Thalib, S.H., M.H.
Wasekjen Bidang Hukum DPP KNPI & Ketua Umum OPPPI

TRIBUNNEWS.COM - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2014 tentang Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Pimpinan Tinggi Madya (Perpres No. 177/2014) bukan ditujukan untuk Pengangkatan Direksi dan/atau Komisaris pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melainkan untuk pengangkatan Pejabat pada Aparatur Sipil Negara (ASN).

Perlu dipahami terlebih dahulu pengertian BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Dengan demikian BUMN hanya penyelenggara usaha bukan penyelenggara pemerintahan sehingga direksi dan/atau komisaris pada BUMN bukanlah Aparatur Sipil Negara (ASN).

Baca: Ombudsman Surati Presiden Minta Perjelas Rangkap Jabatan Komisaris BUMN

Di samping itu perlu diketahui bahwa Perpres tersebut merupakan peraturan yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

Hal ini sebagaimana Konsiderans Perpres No. 177/2014 pada bagian Menimbang huruf a yang pada pokoknya menyatakan Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN berwenang menetapkan pengangkatan dan pemberhentian pejabat Pimpinan Tinggi Utama dan Pimpinan Tinggi Madya.

Lebih lanjut dalam hal pengangkatan anggota direksi dan/atau komisaris pada BUMN tunduk pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN).

Dimana untuk pengangkatan anggota direksi diatur dalam ketentuan Pasal 15 Ayat (1) dan (2) dan untuk pengangkatan Komisaris pada BUMN diatur dalam ketentuan Pasal 27 UU BUMN.

Dalam dua ketentuan tersebut jelas diatur bahwa Menteri BUMN dapat bertindak selaku RUPS guna mengangkat anggota direksi dan/atau komisaris pada BUMN.

Kemudian perlu juga diketahui bahwa ketentuan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan/atau Komisaris bukan diatur dengan Pepres  melainkan dengan keputusan menteri. (Vide: Pasal 18 dan Pasal 30 UU BUMN).

Halaman
123
Editor: Hasanudin Aco
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
  Loading comments...
berita POPULER
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas