Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribunners
Tribunners

Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email: redaksi@tribunnews.com.


Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.

Tribunners / Citizen Journalism

Mengurai Polemik Jalur Sepeda

Kolaborasi dengan pihak institusi perhubungan dan kepolisian merupakan kebutuhan niscaya sebelum keputusan membangun jalur sepeda dilakukan.

Editor: Dewi Agustina
zoom-in Mengurai Polemik Jalur Sepeda
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Pesepeda melintas di jalur khusus sepeda di Jalan Sudirman Jakarta, Sabtu (5/6/2021). Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan istimewa untuk pesepeda road bike seperti membolehkan melintasi JLNT diakhir pekan dan road bike dapat melintas pada jalur kendaraan bermotor di luar jalur sepeda yang telah tersedia Jalan Sudirman-Thamrin pada Senin-Jumat, mulai pukul 05.00-06.30 WIB. TRIBUNNEWS/ HERUDIN 

Penulis: Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

PRO kontra itu hal biasa. Dalam banyak hal, diskusi diperlukan. Berbagai masukan dan pertimbangan dari berbagai pihak harus dianggap penting. Terutama dari mereka yang memiliki kompetensi di bidangnya.

Beberapa hari lalu, jalur sepeda di Jalan Sudirman-Thamrin yang panjangnya 11,2 KM itu sempat disinggung dalam rapat komisi III di DPR.

Ahmad Sahroni, salah satu wakil ketua Komisi III di DPR minta Kapolri mengevaluasi, bila perlu membongkar jalur itu, Rabu (16/6/2021). Alasannya: ada diskriminasi.

Publik kaget. Kok langsung main bongkar. Padahal, jalur sepeda sudah digunakan, dan selama ini relatif tidak ada masalah. Apalagi, urusan jalur sepeda bukan masuk wilayah garapan komisi III.

Namanya juga usulan. Meski berasal dari komisi yang tidak membidangi perhubungan, ada baiknya tetap didengar.

Setidaknya, ada kepedulian dan niat baik. Berpikir positif seperti ini yang harus terus ditumbuhkan.

Berita Rekomendasi

Kapolri Jend Listyo Sigit Prabowo sangat bijak. Didengar dan dicatat semua masukan itu, dan tentu akan diteruskan untuk menjadi pembahasan dengan Gubernur DKI, Anies Baswedan.

Yang seringkali terlupa bahwa setiap keputusan dan kebijakan, tentu didahului dengan kajian. Dengar pendapat dengan berbagai pihak yang kompeten.

Terkait jalan raya, Polri adalah mitra yang punya cukup data, pengalaman dan ketepatan dalam perhitungan.

Kolaborasi dengan pihak institusi perhubungan dan kepolisian merupakan kebutuhan niscaya sebelum keputusan membangun jalur sepeda dilakukan.

Baca juga: Covid-19 DKI Melonjak, Polda Metro Tiadakan Uji Coba Jalur Sepeda di JLNT Casablanca

Hasil kajian ini perlu dibuka oleh Gubernur Anies Baswedan untuk memberi penjelasan detilnya. Sehingga bisa menjadi bahan diskusi dan evaluasi.

Setidaknya, ada beberapa manfaat mengapa jalur sepeda di Jakarta dibangun. Terutama untuk jangka panjang.

Pertama, mengurangi tingkat kemacetan. Selain MRT/LRT, sistem ganjil genap, dan perluasan jalur trotoar untuk pejalan kaki, jalur sepeda diharapkan juga ikut mengurangi tingkat kemacetan di ibu kota.

Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Berita Populer
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas