Ide lockdown saat ini muncul kembali. Kali ini, kabarnya dari pemerintah pusat. Jika benar, maka wilayah mana saja yang akan dilockdow? Jakarta saja? Tidakkah Covid-19 saat ini telah menyebar secara merata terutama di wilayah Jawa dan Bali?

Jika serius akan lockdown, pertanyaan dasarnya: siapkah negara menanggung kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat yang wilayahnya dilockdown? Jika sanggup, berapa lama?

Baca juga: Ada Klaster Covid-19, Balaikota Tangsel Lockdown

Untuk wilayah Jakarta saja, perkiraan perhari menghabiskan 550 miliar. Kalau 14 hari, itu 7,7 triliun. Kalau sejabodetabek, maka menjadi tiga kali lipatnya. Sekitar 23,1 triliun. Ini katakanlah masih bisa dicover. Entah dengan menjual SUN (Surat Utang Negara) atau yang lain. Masih ada jalan.

Meski hutang negara sudah mencapai di atas 40 persen dari PDB. Mirip tahun 1996 dan 1997, hutang di angka 40 persen dari PDB. Tahun 1998 hutang naik di angka 61 persen dari PDB. Dan saat itu terjadi krisis ekonomi, khususnya moneter, yang membuat penguasa Orde Baru jatuh.

Kalau lockdown seluruh Jawa dan Bali, berapa kebutuhan dana sosial yang harus disiapkan negara? Apakah negara sanggup? Belum lagi jika terjadi masalah distribusi. Jika telat, tidak merata, atau ada yang korupsi, maka ini rawan terjadi gejolak.

Dampak ekonominya juga tidak kecil. Bayangkan jika selama 14 hari di Jakarta tidak ada aktifitas ekonomi, 60 persen uang yang selama ini beredar di Jakarta akan ikut berhenti. Semua bisnis yang terhubung dengan Jakarta juga akan tersendat.

Kalau seluruh Jawa dan Bali dilockdown? Anda bisa bayangkan dampak ekonominya. Pasti dahsyat.

Baca juga: Didampingi Panglima TNI, Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal di Kendari

Disisi lain, jika pandemi tak terkendali, semua rumah sakit penuh, dan banyak pasien covid yang akhirnya keleleran dan sebagian mati di luar rumah sakit, ini juga akan jadi preseden yang berpotensi menimbulkan gejolak sosial. Bukan lagi pemerintah yang panik, tapi juga seluruh rakyat. Dilematis!

Ini pasti tak mudah. Karena itu, harus ada langkah-langkah yang lebih terukur dengan mempertimbangkan semua aspek, baik kesehatan, ekonomi dan juga sosial. Yang tak kalah penting adalah konsistensi terhadap langkah-langkah yang diambil, agar punya dampak yang berkelanjutan.

Jakarta, 30 Juni 2021