Keberhasilan dan Tantangan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum di Indonesia pada Era Kepemimpinan Presiden Joko Widodo

Oleh:  Dr. Abdullah Tamher

Tenaga Ahli Menteri PUPR

TINGKAT Keberhasilan proyek-proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Menteri PUPR Moch Basuki Hadimuljono, secara umum dapat dilihat dari kualitas pelaksanaan proyek dan hasil-hasilnya serta pemanfaatannya.

Dari sekian banyak hasil-hasil pengerjaan proyek infrastruktur di sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menunjukkan bahwa cukup banyak keberhasilan yang diperoleh.

Meski demikian, tetap ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan secara baik.

Langkah-langkah pemerintah yang sangat gencar dalam membangun jalan sejak 2015 hingga 2021 telah membuahkan hasil dalam memberikan dorongan daya saing infrastruktur dalam pembangunan ekonomi.

Baca juga: Salurkan Subsidi Perumahan kepada 38 Bank, Menteri PUPR: Rumah Subsidi Harus Layak Huni

Daya saing infrastruktur yang selama ini tertinggal dibanding negara tetangga setapak demi setapak mulai merangkak naik.

Perlu diketahui, bahwa pada 2015 panjang jalan tol di Indonesia hanya mencapai 780 km meskipun pembangunan jalan tol sudah dimulai sejak tahun 1973.

Kondisi ini menempatkan Indonesia di urutan terbawah dalam daya saing infrastruktur.

Di masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo selalu menekankan pentingnya infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan sosial.

Untuk itu, alokasi anggaran pun selalu ditingkatkan dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2019, anggaran belanja infrastruktur mencapai Rp 420 triliun, meningkat sekitar 157 % dari tahun 2014 yang sebesar Rp 163 triliun.

Baca juga: Realisasi Belanja Infrastruktur PUPR Hingga Akhir Desember Capai 94,21 Persen

Sejak 2015 sampai 2018, pemerintah telah membangun 65 bendungan. 14 bendungan telah selesai, sementara 51 lainnya masih dalam proses pengerjaan.

Sama seperti bendungan, sejak 2015 hingga 2020, jaringan irigasi yang telah terbangun mencapai 1.004.799 Ha.

Pada 2015 sampai 2020 pemerintah telah membangun embung sebanyak 1.062 buah.

Di sektor Bina Marga, dalam kurun waktu 2015 sampai 2019, jembatan yang telah terbangun adalah sepanjang 51.092 m.

Sedangkan Jembatan Gantung dalam rangka membangun Indonesia dari pinggiran, mulai 2015 sampai 2019 telah membangun 330 unit jembatan gantung.

Di samping itu, Kementerian PUPR juga telah membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN), yang tersebar di 7 lokasi perbatasan, di 7 kabupaten/kota, dan 3 provinsi, dalam kurun waktu 2015 sampai 2019 sebanyak 11 pos.

Kementerian PUPR juga mendukung pembangunan Venue Asian Games sehingga Indonesia berhasil menjadi tuan rumah ajang olahraga terbesar se-Asia itu.

Kementerian PUPR telah membangun 79 venue Asian Games, dengan 33 venue di antaranya tersebar, di mana 18 venue terbangun di DKI Jakarta, 4 venue di Sumatera Selatan, dan 11 venue lainnya di Jawa Barat.

Di sektor Bina Marga juga, Menteri PUPR, Moch Basuki Hadimuljono mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan jalan tol baru sepanjang 1.852 km.

Hingga saat ini pemerintah telah selesai membangun sepanjang 1.070 km.

Untuk jalan nasional baru akan dibangun sepanjang 4.119 km.

Juga PUPR membangun jalan akses dengan total panjang 500 km yang terhubung dengan 24 pelabuhan utama, 60 pelabuhan penyeberangan, dan jalan pendukung ke 25 kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) yang kesemuanya itu ditargetkan segera rampung.

Serangkaian pembangunan infrastuktur ini bukanlah untuk pencitraan politik seperti dituduhkan oleh sebagian kalangan, namun pada dasarnya adalah untuk mengejar ketertinggalan daya saing infrastruktur Indonesia dalam rangka mendukung pembangunan sosial dan ekonomi.

Pembangunan jalan tol dan jalan akses sangatlah diperlukan untuk mengurangi waktu tempuh dan untuk mengurangi kepadatan arus lalulintas di perkotaan dan kawasan-kawasan industri.

Pembangunan infrastruktur pengairan dan jalan dan jembatan akhirnya telah meningkatkan daya saing infrastruktur Indonesia dari urutan ke-72 pada 2015 menjadi urutan ke-52 pada 2018.

Perbaikan dari sisi infrastruktur juga meningkatkan daya saing bangsa dan telah memberi kontribusi sekitar 0,82% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Keberhasilan lain dari proyek-proyek pembangunan infrastruktur adalah dalam rangka penyediaan lapangan pekerjaan di masa pandemi covid-19 dimana banyak anggota masyarakat yang kehilangan pekerjaannya akibat PHK ataupun usaha yang gulung tikar.

Melalui program-program padat karya tunai, pemerintah telah mengalokasi anggaran Rp18 triliun lebih yang pelaksanaannya disalurkan melalui kementerian dan lembaga terkait.

Untuk Kementerian PUPR sendiri dialokasikan anggaran sebesar Rp 11 triliun lebih yang ditujukan untuk operasional dan pemeliharaan rutin berbagai infrastruktur PUPR seperti irigasi, jalan dan jembatan.

Secara total, keberhasilan program padat karya tunai ini mampu menyerap lebih dari seratus ribu tenaga kerja selama terjadi pandemi covid-19.

Tantangan pembangunan infrastruktur terutama ada di sektor permukiman atau kecipta-karyaan sehingga perlu mendapat perhatian, terutama dalam penanganan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.

Seperti diketahui, permukiman kumuh terbentuk karena pembangunan kota-kota yang kurang merata sehingga menimbulkan kemiskinan yang dibarengi tingkat penduduk yang padat.

Sebagai lingkungan hunian, permukiman kumuh tidak memenuhi kriteria permukiman layak huni.

Baik dari sisi standar bangunan, pemenuhan prasarana permukiman, maupun status tanahnya.

Pada praktiknya, memperhatikan masih luasnya dan terus berkembangnya permukiman kumuh di kota-kota besar, maka program-program pengembangan prasarana permukiman belum bisa dinilai berhasil.

Tantangan yang dihadapi terutama dalam hal pendampingan komunitas permukiman dan penyediaan tanah dalam area-area permukiman baru, di mana berbagai proyek pengembangan permukiman hanya terfokus pada penyediaan prasarana semata.

Oleh karena itu, pemerintah perlu segera membuat kajian tentang bagaimana strategi pembangunan dan pengembangan infrastruktur permukiman, baik oleh pemerintah pusat (Ditjen Cipta Karya) maupun pemerintah daerah dalam penanganan permukiman kumuh secara tuntas menuju kota-kota tanpa kumuh.

Sebagai contoh, pelaksanaan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) perlu mendapatkan evaluasi yang mendalam dan menyeluruh.

Program KOTAKU adalah program pencegahan munculnya permukiman kumuh yang merupakan upaya Direktorat Pengembangan Kawasan  Permukiman,  Ditjen Cipta Karya  dalam  rangka meningkatkan peran masyarakat  dan  memperkuat Pemerintah  Daerah  dalam  percepatan penanganan kawasan permukim-an kumuh dalam rangka mewujudkan permukiman yang layak huni.

Target sebenarnya pada  akhirnya berupa kota-kota yang bebas kumuh di Indonesia, terutama kota-kota metropolitan (Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, Palembang, Makassar, Batam, Denpasar, dan lain-lain) mengingat semakin besar suatu kota maka semakin luas dan semakin kompleks permasalahan permukiman kumuh yang dihadapi.

Secara umum, tantangan penanganan permukiman kumuh di kota-kota metropolitan dan kota-kota besar adalah bagaimana membuat program yang terpadu dan komprehensif.

Komprehensif dan terpadu maksudnya adalah bukan hanya memiliki komponen prasarana jalan, MCK dan saluran drainase, namun juga menyentuh elemen-elemen lain yang strategis, yaitu seperti pendampingan komunitas, peruntukan tata ruang, pengadaan lahan, hingga manajemen kenaikan nilai lahan.

Konsep peningkatan kualitas permukiman kumuh perlu dijalankan dalam skala kota hingga pencapaian kota bebas kumuh.

Tantangan lainnya adalah bagaimana mengembangkan strategi pencegahan permukiman kumuh dan liar (squatter control program) melalui pengembangan fungsi-fungsi pemanfaatan lahan yang rentan untuk diduduki dan dihuni oleh pemukim liar.

Di sektor perumahan rakyat, tantangan yang dihadapi adalah mengurangi angka housing backlog secaratuntas.

Seperti diketahui, berbagai program penyediaan perumahan dalam bentuk pembangunan rusunawa, bedah rumah hingga penyediaan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) masih berlangsung dalam skalaproyek dan belum dipadukan dalam skala besar.

Untuk itu, pemerintah perlu segera mengembangkan program-program penyediaan perumahan yang terpadu dan komprehensif, mulai dari penyediaan tanah, pengembangan kawasan hingga kemampuan pengelolaan bangunan dan lingkungan dalam berbagai skala hunian.

Program berskala besar seperti ini perlu pula dilengkapi dengan pengembangan instrumen-instrumen strategis seperti kelembagaan, pendampingan komunitas dan pembiayaan mikro.

Demikianlah catatan-catatan keberhasilan dan tantangan yang dihadapi oleh Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di dalam era kepemimpinan Joko Widodo dan Menteri PUPR Moch Basuki Hadimuljono.

Keberhasilan demi keberhasilan di sektor pembangunan sumber daya air dan jalan dan jembatan patut disyukuri dan terus ditingkatkan.

Sedangkan tantangan yang masih dihadapi di sektor perumahan rakyat dan pengembangan permukiman perlu segera dievaluasi dan disempurnakan.

Semoga catatan ini bisa menjadi masukan dalam pembuatan kebijakan pembangunan infrastruktur PUPR dalam rangka penyempurnaan hasil-hasil pengerjaan program infrastruktur secara keseluruhan. (*/)